Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 MARET 2021
P. 45
Judul Alasan Buruh Tolak PP Pesangon dan Jam Kerja di UU Cipta Kerja
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/347738/34/alasan-buruh-tolak-pp-
pesangon-dan-jam-kerja-di-uu-cipta-kerja-1614326550
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-02-26 15:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) UMK di PP 36 ditegaskan mengikuti aturan UMP, kalau UMP
yang berlaku itu memiskinkan buruh secara struktural dan kembali pada upah murah
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Pilihan buruh Indonesia sesuai apa yang disampaikan Bapak
Presiden, mengajukan kepada mekanisme hukum bila tidak setuju keberadaan Cipta Kerja
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Di PP 35 dan UU Cipta Kerja, kegiatan pokok dan penunjang
boleh menggunakan outsourcing, ini perbudakan zaman modern. Sudah kan upahnya murah,
kontraknya berulang-ulang dan disuruh lewat outsourcing, itu kan kerja rodi
Ringkasan
Beberapa waktu lalu, pemerintah secara resmi menerbitkan 51 aturan turunan UU Cipta Kerja
yang terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden. Secara khusus,
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak 4 PP turunan klaster
ketenagakerjaan yang dinilai akan membuat buruh makin terperosok.
ALASAN BURUH TOLAK PP PESANGON DAN JAM KERJA DI UU CIPTA KERJA
JAKARTA - Beberapa waktu lalu, pemerintah secara resmi menerbitkan 51 aturan turunan UU
Cipta Kerja yang terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden.
Secara khusus, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak 4 PP
turunan klaster ketenagakerjaan yang dinilai akan membuat buruh makin terperosok.
Adapun 4 PP turunan yang ditolak buruh yakni PP 34 tentang Tenaga Kerja Asing, PP 35 tentang
PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja hingga PHK, PP 36 tentang Pengupahan, dan terakhir PP 37
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
44
