Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 MARET 2021
P. 46
Terdapat banyak masalah yang sudah berulang kali disinggung oleh KSPI, seperti perubahan
pesangon, jam kerja, ketentuan PKWT, hingga dihapusnya aturan Upah Minimum Kabupaten
Kota (UMK). Aturan di PP 36 ini, menurut Said akan membuat kesejahteraan buruh makin
terancam.
"UMK di PP 36 ditegaskan mengikuti aturan UMP, kalau UMP yang berlaku itu memiskinkan buruh
secara struktural dan kembali pada upah murah," ujar Said di Jakarta, Kamis(25/2/2021).
Dia mengatakan, seharusnya pemerintah tidak menandatangani atau membuat PP turunan
terkait klaster ketenagakerjaan. "Pilihan buruh Indonesia sesuai apa yang disampaikan Bapak
Presiden, mengajukan kepada mekanisme hukum bila tidak setuju keberadaan Cipta Kerja,"
ucapnya.
UU Ciptaker, atau Omnibus Law ini menurut Said berpotensi menimbulkan durasi kerja yang
panjang dan menyulitkan buruh secara ekonomi. "Di PP 35 dan UU Cipta Kerja, kegiatan pokok
dan penunjang boleh menggunakan outsourcing, ini perbudakan zaman modern. Sudah kan
upahnya murah, kontraknya berulang-ulang dan disuruh lewat outsourcing, itu kan kerja rodi,"
tukasnya.
45
