Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

Judul Cegah PHK,Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan WFH bagi Perusahaan
Nama Media Harian Terbit
Newstrend Rencana Aturan Work from Home
Halaman/URL Pg11
Jurnalis sammy
Tanggal 2021-07-15 13:49:00
Ukuran 207x99mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 27.945.000

News Value Rp 139.725.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Dedy Permadi (Juru Bicara Kementerian Kominfo) Kebijakan ini diambil dengan
mempertimbangkan bahwa banyak pekerja yang terancam mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK) dan dirumahkan.. Untuk itu, saat ini pemerintah sedang dengan serius menyusun
langkah-langkah untuk menghindari PHK karyawan dan di saat bersamaan menyelamatkan
perusahaan

negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di
tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja/buruh tersebut
'dirumahkan'

neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Saya
sudah atur pembicaraan dengan Ibu Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian, soal
bagaimana kita coba meringankan ini. Tentu kita akan cari masukan. Saya sudah bicara juga
dengan beberapa teman-teman pengusaha, Kadin misalnya, untuk mengatasi ini

Ringkasan

Pemerintah terus menyusun langkah-langkah untuk bisa mencegah pemutusan hubungan kerja
(PHK) karyawan dan upaya menyelamatkan perusahaan akibat Pembelakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Juru Bicara Kemen-terian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Menko
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta Menteri Ketenagakerjaan
untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari rumah atau Work From Home (WFH)
agar tidak terjadi perbedaan pandangan.

170