Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk manfaat pelatihan kerja dilakukan melalui Sisnaker dan
manual yang terdiri atas pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja, pelatihan kewirausahaan,
dan pemagangan di industri.

"Manfaat pelatihan kerja ini dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem
informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sisnaker. Manfaat Pelatihan kerja dilaksanakan oleh
Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan di kabupaten/kota," lanjut
Anwar.

Namun, katanya, untuk mendapatkan manfaat JKP tersebut, pekerja yang ter-PHK terlebih
dahulu harus menjadi peserta program JKP.

Adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah diikutsertakan dalam program
jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013,
yaitu untuk usaha skala besar dan menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP,
dan JKM, sekurang-kurangnya mengikuti program JKK, JKM, dan JHT.Kemudian untuk usaha
kecil dan mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKK, JHT, dan JKM.

"Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan termasuk pekerja PKWT," ucapnya.

Adapun sumber pembiayaan dari JKP, yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22%, sumber
pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14% dan Jaminan Kematian
0,10%, Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yg dilaporkan ke BPJS dengan batas
upah sebesar 5 juta rupiah.

Lebih lanjut dikemukakan Sekjen Anwar, terkait penerima program JKP yang diatur yaitu pekerja
yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11 Tahun 2020), pekerja
yang berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iur paling sedikit 12
bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

Hal ini, sambungnya, tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total
tetap, pensiun, dan meninggal dunia.

204