Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan mesti mengupayakan langkah-langkah praktis dan strategis
memperbaiki situasi industri dan ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, selama dan pasca-
pandemi Covid-19.

Seperti memastikan pekerja dan manajemen mematuhi ketentuan tentang protokol kesehatan
di perusahaan, dan memastikan manajemen tidak melakukan PHK sepihak di masa pandemi
Covid-19 atau merumahkan pekerja tanpa upah.

Jika memang PHK tidak dapat dihindari, Timboel mendorong pengawas ketenagakerjaan tetap
memastikan perusahaan menjalankan amanat Pasal 157A UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (junto Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Yaitu selama proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial pihak pengusaha tetap membayarkan upah
pekerja dan iuran seluruh program jaminan sosial, dan pekerja tetap menjalankan kewajibannya
untuk bekerja.

“Pengawas ketenagakerjaan harus berani menindak pengusaha yang melanggar Pasal 157A
tersebut. Selama ini pengawas ketenagakerjaan tidak tegas sehingga pekerja yang dalam proses
PHK tidak dibayarkan upahnya lagi,” ucap dia.

Selanjutnya, semua pihak harus saling mengingatkan khususnya dalam hal penegakan protokol
kesehatan di lingkungan kerja, dengan mengacu pada ketentuan yang telah dikeluarkan
Pemerintah. Semua pihak harus membangun optimisme dengan mengedepankan kebaikan
bersama yang berbasis pada semangat gotong royong.

“Semoga seluruh pemangku kepentingan hubungan industrial mendukung dan melaksanakan isi
Deklarasi ini, khususnya para pihak yang ikut menandatangani Deklarasi tersebut, untuk
keberhasilan kita mengatasi pandemi Covid19. Jangan sampai penandatangan Deklarasi hanya
sebatas seremonial tanpa makna, sebatas pencitraan,” pungkas Timboel.

Sebagai informasi, berikut enam butir pernyataan Deklarasi Gotong Royong :
Pertama, menyelesaikan segala pertikaian dan konflik melalui dialog yang sehat dan kompromi
yang adil.

Kedua, menepis semua berita bohong terkait pandemi COVID-19 yang tidak berdasar pada kajian
medis.

Ketiga, tetap mematuhi protokol kesehatan dalam masa PPKM Darurat dan masa-masa
sesudahnya.

Keempat, meniadakan pengumpulan massa yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19, dan
membawa semua bentuk perselisihan ke meja perundingan dengan kepala dingin dan
bertanggung-jawab.
Kelima, memberikan tugas kepada Menaker RI, dengan seluruh kewenangan yang dimilikinya,
untuk mengupayakan langkah-langkah praktis dan strategis memperbaiki situasi industri dan
ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, selama dan pasca-pandemi COVID-19.

Keenam, saling mengingatkan khususnya dalam hal penegakan protokol kesehatan di lingkungan
kerja. Selalu ada pelangi setelah hujan. Saat ini Ibu Pertiwi sedang sakit. Saatnya kita bergotong-
royong keluar dari kesulitan demi kesulitan yang tengah kita hadapi.

207