Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk manfaat pelatihan kerja dilakukan melalui Sisnaker dan
manual yang terdiri atas pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja, pelatihan kewirausahaan,
dan pemagangan di industri.

“Manfaat pelatihan kerja ini dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem
informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sisnaker. Manfaat Pelatihan kerja dilaksanakan oleh
Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan di kabupaten/kota,”
tuturnya

Namun, katanya, untuk mendapatkan manfaat JKP tersebut, pekerja yang ter-PHK terlebih
dahulu harus menjadi peserta program JKP.

Adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah diikutsertakan dalam program
jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.
Untuk usaha skala besar dan menegah, syaratnya yaitu diikutsertakan pada program JKN, JKK,
JHT, JP, dan JKM, atau sekurang-kurangnya mengikuti program JKK, JKM, dan JHT.
Kemudian untuk usaha kecil dan mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKK,
JHT, dan JKM. “Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan termasuk pekerja PKWT,”
ucapnya.

Adapun sumber pembiayaan dari JKP, yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber
pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen dan Jaminan
Kematian 0,10 persen, Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yg dilaporkan ke BPJS
dengan batas upah sebesar 5 juta rupiah.

Penerima program JKP yang diatur yaitu pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta
Kerja (Pasal 154A UU Nomor 11 Tahun 2020), pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali
dan pekerja yang membayar iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, serta membayar iuran
6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
“Hal ini, tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun,
dan meninggal dunia,” pungkasnya.

211