Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 207
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Pimpinan Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh menggelar Enam Butir Deklarasi Gotong Royong Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sesuai Instruksi Mendagri nomor 15 tahun
2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di wilayah Jawa-Bali.
OPSI MINTA PEMERINTAH OPTIMALKAN PELAKSANAAN DEKLARASI GOTONG
ROYONG PPKM DARURAT
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Pimpinan Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh menggelar Enam Butir Deklarasi Gotong Royong Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sesuai Instruksi Mendagri nomor 15 tahun
2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di wilayah Jawa-Bali.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)
Timboel Siregar mengapresiasi, Deklarasi Gotong Royong PPKM Darurat yang diinisiasi oleh
Kementerian Ketenagakerjaan adalah hal yang baik.
“Namun demikian isi poin-poin Deklarasi tersebut tentunya tidak akan bermakna bila tidak
ditindaklanjuti oleh komitmen dan tindakan secara nyata dari seluruh pihak yang ikut dalam
Deklarasi tersebut,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (15/7).
Timboel mengatakan, mediator dan pengawas Ketenagakerjaan mesti lebih proaktif secara
berkualitas dalam bekerja sehingga ketentuan yang ada dalam aturan bisa dilaksanakan oleh
semua pihak khususnya pengusaha. Hal ini agar segala permasalahan ketenagakerjaan dapat
diselesaikan melalui dialog yang sehat, kompromi dan adil.
Kemudian, semua pihak memang termasuk pelaku hubungan industrial tidak menyebarkan berita
bohong terkait pandemi Covid-19 yang tidak berdasar pada kajian medis. Serta tetap mematuhi
protokol kesehatan dalam masa PPKM Darurat dan masa-masa sesudahnya. Hal ini agar pekerja
di sektor kritikal dan esensial yang masih bekerja di PPKM Darurat ini tetap terlindungi.
“Saya berharap Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas-dinas Tenaga Kerja tetap melakukan
edukasi dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan sehingga semua pekerja dan manajemen
tetap mengikuti protokol kesehatan seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan no.
HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian covid-19 di tempat
kerja perkantoran dan industri, dan Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan K3 no. 5/151/as.02/XI/2020 tentang pedoman K3 tenaga kerja pada masa pandemi Covid-
19,” ujar dia.
Lalu, terkait poin meniadakan pengumpulan massa yang berpotensi menyebarkan virus Covid-
19, dan membawa semua bentuk perselisihan ke meja perundingan dengan kepala dingin dan
bertanggung-jawab.
Timboel menilai, hal tersebut terkait dengan peran Mediator dan Pengawas Ketenagakerjaan
sehingga tidak terjadi pengumpulan massa dan semua perselisihan hubungan industrial dapat
diselesaikan di meja perundingan.
“Saya berharap juga Pengusaha dan Pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh bisa saling
membangun pengertian bersama dan terus mendorong penyelesaian perselisihan dengan
damai,” ucap dia.
206
