Page 10 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Menanggapi desakan dari kalangan pengusaha, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan apakah
Anies Baswedan telah melanggar aturan atau tidak terkait revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022.

"Pada prinsipnya, kami akan mengkoordinasikan hal-hal yang bertentang dengan kebijakan
dengan Kemendagri," kata Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap ketika ditanya
sanksi untuk Anies.

Sanksi terhadap Anies, kata dia, akan diberikan Kemendagri. Sebab, semua hal yang menyangkut
pemerintah daerah berada di bawah kewenangan Kemendagri. Bentuk sanksinya diatur dalam
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur, gubernur yang tak menjalankan program strategis nasional
dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian
permanen.

Chairul menjelaskan, penetapan UMP 2022 memang merupakan program strategis nasional.
Dalam prosesnya, penetapan UMP 2022 harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menurut Chairul, Gubernur Anies telah melanggar PP tersebut dalam menetapkan UMP DKI 2022.
Untuk diketahui, jika mengacu pada formula dalam PP 36, UMP DKI hanya naik 0,85 persen,
bukan 5,1 persen.

"Dalam pelaksanaanya dia (Anies) mungkin tidak sesuai dengan PP 36," kata Chairul kepada
Republika.co.id, Minggu (20/12/2021).

Seperti diketahui, pada Sabtu, 18 Desember, Anies mengubah besaran kenaikan UMP 2022
sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667. Sehingga besaran UMP 2022 menjadi Rp 4.641.854. Terjadi
kenaikan upah cukup signifikan dibandingkan keputusan Anies sebelumnya. Pada 22 November,
Anies menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar 0,85 persen atau Rp 37.748 saja. Kenaikkan 0,85
persen inilah yang sesuai dengan formula PP 36.

9