Page 9 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 9
Ringkasan
Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, merevisi kenaikan upah minimun
provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi 5,1 persen, menimbulkan pro dan kontra. Kalangan buruh
memuji Anies Baswedan karena menilai kebijakan itu memenuhi rasa keadilan. Sementara
kalangan pengusaha, mengecam dan bahkan meminta pemerintah pusat memberikan sanksi
kepada Anies Baswedan.
BURUH VS PENGUSAHA: MAJU KENA MUNDUR KENA, ANIES JADI SERBA SALAH
Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, merevisi kenaikan upah minimun
provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi 5,1 persen, menimbulkan pro dan kontra. Kalangan buruh
memuji Anies Baswedan karena menilai kebijakan itu memenuhi rasa keadilan. Sementara
kalangan pengusaha, mengecam dan bahkan meminta pemerintah pusat memberikan sanksi
kepada Anies Baswedan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani, mengancam akan
melaporkan Anies Baswedan ke PTUN jika revisi UMP DKI 2020 tidak dibatalkan. "Mengenai itu
kami menunggu pergub nya, kami akan mengadukan (Anies) tapi jika tidak ada dasarnya
(Pergub revisi) ya untuk apa," kata Heriyadi di Jakarta, Senin (20/12/2021).
Ditanya apakah ajakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, untuk mengutamakan
musyawarah soal pelaporan itu, Heriyadi menampiknya. Sebab, langkah Pemprov DKI yang
mengambil keputusan merevisi UMP sepihak, dinilai dia juga tidak berdasarkan musyawarah.
"Sebetulnya tidak ada diskusi lagi, orang sudah diputus pada 21 november lalu. Dan pada PP
No.36 itu tidak ada perubahan, kalau sudah diputuskan ya sudah," jelasnya.
Selain itu, Hariyadi juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar memberi
sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta. Hariyadi menilai, Anies telah melawan hukum soal
pengupahan dengan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta menjadi
5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen."Karena hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak
kondusif," tegasnya.
Dia menambahkan, dengan adanya revisi dari Anies itu, upaya untuk mengimplementasikan
jaring pengaman sosial (JPS) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman sulit dilakukan. Khususnya,
ketika struktur skala upah di DKI semakin tidak jelas dengan JPS yang terabaikan.
"Karenanya, kami meminta Kemenaker untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang
telah melawan hukum regulasi," jelasnya.
Tak hanya itu, Apindo juga meminta menteri dalam negeri memberikan pembinaan dan sanksi
kepada kepala daerah yang melanggar, termasuk Anies. Utamanya, karena telah melemahkan
sistem pemerintahan. "Sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014 pasal 272, Pemerintah Pusat
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah," ucap Heriyadi.
Lebih jauh, dengan adanya keputusan Anies untuk merevisi besaran nilai UMP pada 2022, pihak
Apindo, mengimbau perusahaan di Jakarta mengabaikannya. Hal itu, kata dia sembari menunggu
keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.
"Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 pada 19 November lalu, di
mana kenaikan UMP 0,85 persen," katanya.
8
