Page 128 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 128
PENGUSAHA RISAU LANGKAH ANIES BASWEDAN MENAIKKAN UMP DIIKUTI
PROVINSI LAIN
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang
melakukan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen menuai
respons dari pengusaha. Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia khawatir kenaikan UMP DKI Jakarta diikuti oleh provinsi lain.
Terlebih, revisi itu merupakan keputusan secara sepihak oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan, Wakil Ketua Umum Kadin bidang ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan,
saat ini sudah ada satu provinsi lain yang melayangkan permintaan serupa.
Padahal dia menilai, revisi UMP yang dinaikkan Anies dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen tidak
sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021.
"Itu yang kita khawatirkan. Ada satu provinsi yang lain mengikutinya. Dan itu ada implikasi. Ini
yang kita khawatirkan. Kita ini berpikir Indonesia, tidak DKI saja," kata Adi dalam konferensi
pers, Senin (20/11/2021).
Adi menuturkan, revisi upah yang dilakukan Anies membuat bingung para pengusaha. Upah
yang naik dari ketentuan dinilai berpotensi merusak cashflow perusahaan.
Ia juga menyebut para investor di perusahaan bakal menganggap ketentuan hukum di Indonesia
berubah-ubah sehingga mempengaruhi iklim investasi.
"Investor dan pelaku usaha itu satu kata kunci. Ada kepastian hukum dari pemerintah dalam hal
ini. Kepastian itu maksudnya tidak berubah-ubah. Dan Pak Anies berubah-ubah," kata Adi.
Lebih lanjut Adi menuturkan, kenaikan upah minimum secara nasional sebesar 1,09 persen yang
ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2021 sudah disepakati oleh pelaku
usaha dan serikat pekerja, dan pemerintah.
Kesepakatan ini menjadi tolok ukur aturan pengupahan pada tahun 2022 sehingga tidak serta-
merta bisa diubah.
Namun dia bilang, perubahan yang dilakukan Anies telah melanggar regulasi Pengupahan yang
berlaku saat ini, terutama PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yaitu pasal 26
mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai upah minimum provinsi.
"Ini kok ada (perubahan aturan) jilid II. Itulah yang kami khawatirkan, jadi enggak karuan.
Makanya sekali lagi yang kami persoalkan mekanisme yang tidak benar dilakukan Pak Anies,"
ucap Adi.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menaikkan UMP
DKI Jakarta sebesar 5,1 persen dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.641.854, usai UMP sudah
diputuskan naik sebesar 0,85 persen.
Anies mengatakan, keputusan kenaikan UMP tersebut diharapkan bisa menaikan daya beli
masyarakat dan tidak memberatkan para pengusaha.
"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud
apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami
ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," beber Anies.
(*).
127
