Page 216 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Apindo-Kadin Serukan Pengusaha DKI Tak Wajib Patuhi Kebijakan
Anies
Nama Media law-justice.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.law-justice.co/artikel/122027/apindo-kadin-serukan-
pengusaha-dki-tak-wajib-patuhi-kebijakan-anies/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 19:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk
tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap

negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Kami tunggu pergub-nya, kalau sudah ada
langsung kami ajukan (gugatan ke PTUN). Jadi begitu pergub keluar, Apindo dan Kadin DKI akan
langsung lakukan gugatan
negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Untuk surat segera kami siapkan bahwa
terhadap langkah tersebut, kami merasa keberatan

negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Maka ruang untuk menerapkan struktur dan
skala upah jadi sulit, karena ruang untuk (kenaikan) upah pekerja di atasnya jadi sempit

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) dan Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
mengimbau para pengusaha di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan upah minimum provinsi
(UMP) sesuai hasil revisi Gubernur Anies Baswedan yang diumumkan pada Sabtu (18/12/2021)
lalu. Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai Anies telah melanggar ketentuan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk itu, pengusaha
akan menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

APINDO-KADIN SERUKAN PENGUSAHA DKI TAK WAJIB PATUHI KEBIJAKAN ANIES
Jakarta, law-justice.co - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) dan Kamar Dagang dan Industri
( Kadin ) Indonesia mengimbau para pengusaha di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan upah

215