Page 225 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 225
Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu menilai Anies Baswedan harus bekerja keras menghitung
semua hak dan kewajiban pengusaha dan buruh. Ia mengulas DKI Jakarta secara sosial ekonomi
memiliki karakteristik yang berbeda dan pantas untuk diperlakukan berbeda dari daerah lainnya.
"Aturan dan standar perhitungan upah minimum DKI tidak bisa dibatasi dengan aturan yang
berlaku secara nasional. Ini daerah yang istimewa. Size ekonominya luar biasa besar," tutur
mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut.
Sultan mengulas hampir separuh uang di negara ini berputar di Jakarta. Oleh sebab itu,
menurutnya wajar jika inflasi DKI Jakarta tinggi pada sektor tertentu seperti transportasi dan
makanan, dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.
"Kita ingin pola konsumsi kelompok buruh yang merupakan kelas menengah harus dijaga,
sehingga struktur ekonomi nasional terjaganya, terutama di masa pemulihan ekonomi nasional
saat ini," ungkap Sultan.
Sultan meminta agar para pelaku usaha Untuk tidak mengurangi jumlah tenaga kerja secara
sepihak. Untuk itu, ia mendorong Pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memberikan
kelonggaran atau insentif retribusi daerah terhadap pelaku usaha di wilayah Jakarta.
Sebagai informasi, keputusan Pemprov DKI dinilai APINDO melanggar Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengenai cara perhitungan upah minimum dan
pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi.
224
