Page 416 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 416
Judul Pengusaha Minta Pemerintah Beri Anies Sanksi terkait UMP
Nama Media idntimes.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/pengusaha-minta-
pemerintah-beri-anies-sanksi-terkait-ump
Jurnalis Helmi Shemi
Tanggal 2021-12-20 15:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Atas kondisi tersebut, Apindo
menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta atas revisi besaran UMP DKI Jakarta dan
menyatakan meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi
kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama
pengupahan
neutral - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Sehingga mengakibatkan melemahnya
sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014, Pasal 373 yang intinya
Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
negative - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Bidang Pengupahan dan Jaminan
Sosial) Kalau tidak urung, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan lakukan upaya hukum
termasuk mengadukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)
neutral - Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan,
maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk
keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami
berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun
positive - Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Keputusan ini juga terkait dengan
semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan karena dianggap telah
melanggar regulasi pengupahan. Hal itu terkait keputusan Anies merevisi dan menaikkan upah
minimum provinsi (UMP). Menurut Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani, keputusan Anies
415
