Page 417 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian
nasional.

PENGUSAHA MINTA PEMERINTAH BERI ANIES SANKSI TERKAIT UMP

Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid
Baswedan karena dianggap telah melanggar regulasi pengupahan. Hal itu terkait keputusan
Anies merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP).

Menurut Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani, keputusan Anies tersebut berpotensi
menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.

"Atas kondisi tersebut, Apindo menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta atas revisi
besaran UMP DKI Jakarta dan menyatakan meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI
untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi
ketenagakerjaan, terutama pengupahan," kata Hariyadi dalam konferensi pers, Senin
(20/12/2021).

1. Pengusaha juga minta Mendagri beri sanksi ke Anies

Tidak hanya kepada Kemenaker, Apindo juga akan meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk
memberikan pembinaan atau sanksi kepada Anies yang, menurutnya, tidak memahami peraturan
perundangan.

"Sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun
2014, Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," ujar Hariyadi.

2. Pengusaha Juga Bakal Ajukan Gugatan ke PTUN

Selain melapor ke Kemnaker dan Mendagri, Apindo juga akan enggugat aturan revisi UMP
tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu akan mereka lakukan jika Anies benar-
benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Bidang Pengupahan dan Jaminan
Sosial, Nurjaman, menilai Anies melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Sebab, jika berdasarkan aturan itu, UMP DKI 2022 hanya naik Rp 37.749 atau 0,85
persen.

"Kalau tidak urung, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan lakukan upaya hukum termasuk
mengadukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," ujar Nurjaman saat dihubungi, Minggu
(19/12/2021).

3. UMP DKI bakal naik 5,1 persen jadi Rp225.667

Gubernur Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan UMP tahun 2022
sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari UMP tahun 2021. Dengan begitu, UMP DKI
Jakarta 2022 naik dari Rp4.416.186 menjadi Rp4.641.854.

"Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun," ujar Gubernur Anies, Sabtu (18/12/2021) Adapun keputusan kenaikan UMP wilayah DKI

416