Page 412 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

DIDUKUNG PEKERJA, DITENTANG PUSAT

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
DKI Jakarta dari hanya 0,85% (Rp37.749) menjadi 5,1% (Rp225.667). Hal itu didukung pekerja
dan ekonom, tetapi disayangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Kalangan pekerja menilai keputusan Anies merevisi kenaikan UMP sesuai ketentuan dalam
Undang-Undang (UU) No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Meski tidak memakai 10 data dalam
penghitungan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang
Pengupahan, langkah tersebut tidak serta-merta melanggar regulasi.

Mengacu pada Pasal 88C Bab IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, Sekretaris Jenderal Organisasi
Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan penetapan UMP merupakan
kewajiban gubernur. Pasal 88C ayat (3) secara spesifik juga menyebutkan bahwa UMP
ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

"Ini artinya seluruh gubernur termasuk Gubernur DKI memiliki kewenangan penuh untuk
menetapkan UMP. Dengan kewenangan ini, maka Gubernur DKI dapat merevisi keputusan
penetapan UMP 2022 di DKI yang sebelumnya hanya naik 0,85 %," kata Timboel, Minggu
(19/12/2021).

Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (2) dalam PP No. 36/2021 tentang Pengupahan mengamanatkan
penyesuaian upah nilai minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan
batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan. Timboel mengatakan UMP DKI
Jakarta saat ini masih berada dalam rentang nilai batas atas dan batas bawah.

Dengan nilai rata-rata konsumsi per kapita di DKI Rp2,33 juta, rata-rata jumlah anggota keluarga
di DKI sebanyak 3,43 orang, dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja sebanyak 1,44
orang, nilai batas atas UMP DKI adalah Rp5.565.244/bulan. Sedangkan batas bawah adalah
Rp2.782.622/bulan.
"Jika Gubernur DKI menetapkan kenaika UMP DKI 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp4.641.854,
maka nilai tersebut masih dalam rentang yang diamanatkan PP No. 3 tersebut," jelasnya.

Timboel mengatakan penyesuaian kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 di angka 5,1 % merupakan
nilai yang adil, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Kenaikan UMP yang berada di atas nilai
inflasi, kata dia, bakal menjaga daya beli pekerja karena upah riil pekerja tidak tergerus.

"Ini artinya daya beli pekerja akan meningkat. Daya beli yang meningkat akan mendorong
konsumsi sehingga pergerakan barang dan jasa akan lebih cepat lagi. Konsumsi pekerja akan
sangat mendukung konsumsi agregat," kata Timboel.

Menjaga Daya Beli
Pandangan senada juga disampaikan Institute for Development of Economics and Finance
(Indef). Revisi UMP Jakarta 2022 dinilai sebagai salah satu cara untuk menjaga daya beli pekerja.
Kenaikan upah yang lebih rendah daripada tingkat inflasi bisa menggerus upah riil masyarakat.

"Kenaikan ini setidaknya cukup relevan dengan upaya antisipasi inflasi tahun depan. Artinya jika
inflasi terjadi kurang lebih sekitar 2 persen, setidaknya upah riil bisa dipertahankan untuk
menjaga daya beli," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance
(Indef) Tauhid Ahmad, Minggu.
Sebaliknya, Kemenaker menyesalkan langkah Pemprov DKI Jakarta merevisi kenaikan UMP 2022.
Kementerian itu ngotot terus menjalankan ketentuan terbaru dalam penetapan UMP.

411