Page 411 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 411
Judul Didukung Pekerja, Ditentang Pusat
Nama Media Solo Post
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg3
Jurnalis Iim Fathimah Timmoria
Tanggal 2021-12-20 15:25:00
Ukuran 502x272mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 29.116.000
News Value Rp 87.348.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini artinya seluruh
gubernur termasuk Gubernur DKI memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UMP. Dengan
kewenangan ini, maka Gubernur DKI dapat merevisi ke-putusan penetapan UMP 2022 di DKI
yang sebelumnya hanya naik 0,85 %
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Jika Gubernur DKI
menetapkan kenaika UMP DKI 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp4.641.854, maka nilai tersebut
masih dalam rentang yang diamanatkan PP No. 3 tersebut
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini artinya daya beli
pekerja akan meningkat. Daya beli yang meningkat akan mendorong konsumsi sehingga
pergerakan barang dan jasa akan lebih cepat lagi. Konsumsi pekerja akan sangat mendukung
konsumsi agregat
neutral - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance)
Kenaikan ini setidaknya cukup relevan dengan upaya antisipasi inflasi tahun depan. Artinya jika
inflasi terjadi kurang lebih sekitar 2 persen, setidaknya upah riil bisa dipertahankan untuk
menjaga daya beli
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kami sangat menyesalkan
dengan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika benar-benar ditetapkan
perubahan kenaikan UMP ini
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Artinya ini menjadi urusan dari
kementerian teknis terkait. Jadi mengalir saja bagaimana nanti prosesnya ke depan
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
DKI Jakarta dari hanya 0,85% (Rp37.749) menjadi 5,1% (Rp225.667). Hal itu didukung pekerja
dan ekonom, tetapi disayangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
410
