Page 406 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Dalam revisi tersebut, kenaikan UMP DKI Tahun 2022 mencapai Rp225.667 atau lebih besar dari
UMP 2021 sebesar Rp4.416.186, dan juga lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan
sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp37.749.

Sarman Simanjorang saat dikonformasi soal revisi UMP DKI tahun 2022, di Jakarta, Senin,
mengatakan, menyatakan pihaknya menghormati keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan yang merevisi penetapan UMP tersebut.

Namun, kata dia, tidak semua pengusaha di Jakarta mampu memberikan upah pekerja dengan
kenaikan UMP sebesar 5,1 persen.

"Saya kira ada yang mampu, tapi ada yang tidak mampu. Dominannya tidak mampu karena
sebagai kota jasa, Jakarta merupakan salah satu provisi yang terkena imbas COVID-19. Banyak
pengusaha tidak buka karena PPKM," katanya.

Adapun revisi penetapan UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan kajian Bank Indonesia yang
memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan
5,5 persen.

Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar 3 persen atau berada pada rentang 2 hingga
4 persen.

Menurut Sarman, penghitungan UMP juga harus mempertimbangkan kondisi perekonomian saat
ini dan ketenagakerjaan, seperti jumlah rumah tangga yang bekerja, konsumsi rumah tangga
rata-rata, hingga jumlah pendapatan rumah tangga.

Selain itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI)
DKI Jakarta itu juga mengaku belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan (SK)
Gubernur terkait revisi UMP DKI Jakarta Tahun 2022.
Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga perlu memberikan klarifikasi dan berperan untuk
memastikan bahwa penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan.

"Kementerian Ketenagakerjaan harus meluruskan ini, apakah memang itu sesuai? Kalau tidak
sesuai apa yang dilakukan. Ini kan perlu kepastian bagi dunia usaha. Nanti bisa merembet
kemana-mana, Gubernur lain bisa membatalkan dan mengeluarkan revisi," kata dia.

405