Page 410 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Dipuji Buruh Ratusan ribu buruh di bawah komando Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia, Said Iqbal, mengapresiasi revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi 2022 oleh Gubernur
Anies, dari 0,85% atau Rp 37.749 sebesar Rp 4.453.935 menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667
senilai Rp 4.641.854 per bulan.

"Saya menyebutnya keberanian secara politik, dan keberanian dalam menghitung secara
ekonomi, agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat DKI Jakarta," kata Said dalam jumpa
pers daring, Sabtu (18/12). Sesuai diungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, bahwa kenaikan 5,1%
secara nasional akan menggenjot kenaikan daya beli masyarakat hingga Rp180 triliun.

Said menanggapi keterangan tertulis Sabtu (18/12) Anies Baswedan terkait revisi UMP DKI tahun
2022."Kenaikan itu juga memberi keuntungan terhadap pengusaha karena sejurus dengan
peningkatan daya beli masyarakat. Pengusaha mestinya mendukung keputusan tersebut." Di
bagian lain, Presiden Buruh Indonesia itu juga melihat revisi UMP 2022 oleh Gubernur Anies tidak
mengacu UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Peraturan Pemerintah nomor 36
tahun 2021 terkait Upah yang diputus Mahkamah Konstitusi sebagai Inkonstitusional Bersyarat
untuk diperbaiki selama dua tahun sampai 2023. Sementara regulasi pengupahan terdahulu, PP
No. 78/2015, penyesuaian upah minimum hanya menggunakan dua data berupa tingkat
pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Gubernur Anies Rasyid Baswedan mengatakan keputusannya telah melalui sejumlah kajian di
antaranya kajian Bank Indonesia, yang menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada 2022 mencapai 4,7 persen hingga 5,5 persen. "Dengan kenaikan Rp225 ribu/bulan, maka
saudara-2 kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-
hari," ujar putra pahlawan pejuang kemerdekaan Rasyid Baswedan itu.

Diawali 22 November 2021, Anies menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bernomor
533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP 2022. Berisikan
kenaikan UMP sesuai PP 36/2021 masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan
lantaran peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh yang terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Kalangan pengusaha pun bereaksi. "Kalau terjadi Pak Gubernur melakukan upaya perubahan
atas Pergub sebelumnya, maka kami akan melakukan upaya hukum, termasuk gugat ke PTUN,"
ungkap Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta, Nurjaman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu
(18/12).

Sebelumnya, Peraturan Gubernur nomor 1395 tahun 2021 Soal UMP DKI 2022, Anies
menetapkan UMP DKI 2022 sebesar Rp4.453.935,53. Kalau dibanding 2021 yang
Rp4.416.186,54, UMP hanya naik Rp37.749. Namun, Anies merevisi kebijakan tersebut naik 5,1
persen atau senilai Rp225.667 menjadi Rp4.641.854. (royke).

409