Page 413 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 413
"Kami sangat menyesalkan dengan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
jika benar-benar ditetapkan perubahan kenaikan UMP ini," Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul
Fadhly Harahap, Minggu.
Mengenai kebijakan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan PP, Chairul mengatakan
Kemenaker menyerahkan mekanisme penindakan sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
"Artinya ini menjadi urusan dari kementerian teknis terkait. Jadi mengalir saja bagaimana nanti
prosesnya ke depan," kata dia. (Bisnis Indonesia)
412
