Page 422 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 422
KEMNAKER SAYANGKAN LANGKAH ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP DKI JAKARTA
2022
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan
upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854.
Anies mengatakan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak
pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum
pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.
"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun," ujar Gubernur Anies dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/12).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Chairul
Harahap mengatakan, Kemnaker menyayangkan keputusan tersebut jika seandainya benar
dilaksanakan.
Terlebih, berdasarkan informasi yang beredar, penetapan UMP tidak sesuai dengan regulasi yang
ada yaitu PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan aturan pelaksana UU
nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Ini (PP 36/2021) memang harus kita laksanakan dan kita junjung amanat pelaksanaan UU (UU
11/2020)," ujar Chairul saat dihubungi, Kontan.co.id, Senin (20/12).
Chairul menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan bersama kepala daerah mesti tunduk dan taat
untuk melaksanakan UU dan aturan pelaksananya. Sebab itu, setiap kepala daerah menerbitkan
kebijakan, mesti berpedoman pada sistem hukum dan ketatanegaraan.
Artinya, kebijakan pengupahan juga perlu dilaksanakan sesuai regulasi yakni UU nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Pelaksanaan yang ditetapkan tidak sesuai perundang-undangan berarti bertentangan dengan
UU atau tidak sesuai dengan regulasi yang diatur," ujar Chairul.
Lebih lanjut Chairul mengatakan, pihaknya belum mengetahui apakah kebijakan revisi UMP 2022
yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan atau tidak. Chairul mengatakan, Kemnaker
menjunjung tinggi PP 36/2021 dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan.
"Bagaimana berkaitan dengan kepala daerah yang tidak melaksanakan itu, itu kan nanti diatur
kembali dalam konteks UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, bagaimana hal ini dan
konsekuensinya," ucap Chairul.
421
