Page 425 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 425

Menurutnya, keputusan Anies tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
              36  Tahun  2021,  yang  menyebut  bahwa  seluruh  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  harus
              menetapkan UMP sebelum 21 November 2021.

              Anies pun telah menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta untuk 2022 sebesar 0,85% pada 21
              November 2021 lalu dengan menerbitan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1395 Tahun 2021
              soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022.

              "Tapi sekarang merevisi Kepgub tersebut, itu kami sangat sayangkan karena melanggar regulasi.
              Lalu apakah ada yang salah dari Kepgub yang lama? Kalau memang yang lama ada yang salah,
              kami setuju ada perubahan, tapi kalau tidak ada kesalahan kenapa mesti direvisi?" ungkapnya.

              "Ini bukan bicara besar-kecilnya kenaikan upah, tapi apa memang ada regulasi yang memastikan
              untuk bisa ada perubahan itu? Jadi kami merasa keberatan lakukan perubahan atas Kepgub itu,"
              lanjut Nurjaman.

              Pengusaha  akan  Tempuh  Jalur  Hukum  Saat  ini  Apindo  memang  belum  menerima  dan
              mengetahui  isi  salinan  Kepgub  baru  yang  akan  diterbitkan  untuk  merevisi  kebijakan  Anies
              sebelumnya.

              Pihaknya  akan  melakukan  pendekatan  dengan  Pemprov  DKI  untuk  kembali  mendiskusikan
              kebijakan UMP.

              Namun, dia memastikan akan menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Pengadilan Tata
              Usaha Negara (PTUN) jika Kepgub terkait kenaikan UMP 5,1 persen di 2022 tetap terbit.

              "Kami akan lakukan pendekatan ke pemerintah DKI Jakarta, stakeholder, dan pengusaha DKI
              Jakarta untuk bersama-sama menyikapi atas Kepgub yang akan ditetapkan oleh Pak Gubernur
              itu," kata Nurjaman.
              "Tentunya upaya-upaya yang akan kami lakukan, termasuk juga dimungkinkan upaya hukum
              dengan melakukan gugatan ke PTUN," imbuhnya.

              Nurjaman pun berharap Anies tidak menerbitkan Kepgub yang menetapkan kenaikan UMP 5,1%
              sebab malah akan membuat kegaduhan di dunia usaha yang tengah terdampak pandemi.

              "Berharap untuk pak gubernur mengurungkan niatnya untuk untuk membuat Kepgub yang baru,
              karena itu akan membuat kegaduhan bagi dunia usaha," pungkas dia.

              (Tribunnews.com/Faryyanida  Putwiliani/Muhammad  Zulfikar)(Kompas.com/Tsarina  Maharani)
              Upah Minimum Pekerja 2022.






















                                                           424
   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430