Page 429 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 429
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
dalam hal ini menilai Anies yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 telah melanggar
peraturan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kita meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala
daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan,"
kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).
Menurutnya kepala daerah seperti Anies Baswedan yang melawan hukum, dalam hal ini tentang
pengupahan berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial dan
bagi perekonomian nasional.
Kepada Tito, pengusaha meminta kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan
agar diberikan pembinaan ataupun sanksi.
"Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
kepala daerah ( Anies Baswedan ) yang tidak memahami peraturan perundangan yang
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 pasal 373, yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," tambahnya.
428
