Page 427 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 427
"Menyatakan meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi
kepada kepala daerah yang telah melawan hukum ketenagakerjaan, terutama pengupahan,"
kata Hariyadi dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).
Selain itu, Apindo juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membina dan memberikan
sanksi tegas kepada Anies.
Hariyadi menyebutkan, Anies tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan yang kini berjalan.
"Sebagaimana amanat UU 23 Tahun 2014, Pasal 373 yang intinya pemerintah pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," tutur Hariyadi.
Terakhir, Apindo akan meminta seluruh perusahaan di Jakarta tidak menerapkan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 yang ditetapkan Anies senilai 5,1 persen dan menerapkan kenaikan UMP 0,85
persen sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021.
426
