Page 426 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 426

Judul               Apindo Minta Menaker dan Mendagri Beri Sanksi ke Anies yang Nekat
                                    Revisi UMP 2022
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/20/15140951/apindo-
                                    minta-menaker-dan-mendagri-beri-sanksi-ke-anies-yang-nekat-revisi
                Jurnalis            Singgih Wiryono
                Tanggal             2021-12-20 15:14:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative  -  Hariyadi  Sukamdani  (Ketua  Apindo)  Menyatakan  meminta  kepada  Kementerian
              Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum
              ketenagakerjaan, terutama pengupahan

              neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Sebagaimana amanat UU 23 Tahun 2014, Pasal
              373  yang  intinya  pemerintah  pusat  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap
              penyelenggaraan pemerintahan daerah


              Ringkasan

              Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta Kementerian
              Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  memberikan  sanksi  kepada  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies
              Baswedan dan kepala daerah yang nekat merevisi ketetapan upah minimum 2022 yang sudah
              ditentukan.  Menurut  Hariyadi,  revisi  kenaikan  UMP  2022  melanggar  aturan  yang  sudah
              ditetapkan oleh pemerintah pusat.



              APINDO MINTA MENAKER DAN MENDAGRI BERI SANKSI KE ANIES YANG NEKAT
              REVISI UMP 2022

              JAKARTA, - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta
              Anies Baswedan dan kepala daerah yang nekat merevisi ketetapan upah minimum 2022 yang
              sudah ditentukan.

              Menurut  Hariyadi,  revisi  kenaikan  UMP  2022  melanggar  aturan  yang  sudah  ditetapkan  oleh
              pemerintah pusat.



                                                           425
   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431