Page 424 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan tanggapannya terkait keputusan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Diketahui Anies merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1
persen. Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan, semestinya kenaikan
UMP harus sesuai dengan formula baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.

UMP DKI NAIK JADI 5,1 PERSEN, KEMENAKER SAYANGKAN SIKAP ANIES: ITU TAK
SESUAI ATURAN YANG BERLAKU

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan tanggapannya terkait keputusan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Diketahui Anies merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1
persen.

Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan, semestinya kenaikan UMP
harus sesuai dengan formula baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.

Kemenaker pun menyayangkan sikap Anies dalam menaikan UMP Jakarta dan menyebut Anies
tidak mengikuti aturan yang berlaku.

"Kemnaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang
berlaku. Karena menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi
menjadi acuan di negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai
aturannya," kata Chairul dilansir Kompas.com, Senin (20/12/2021).

Sebelumnya berdasarkan penghitungan PP Nomor 36 Tahun 2021, Kemenaker telah menetapkan
rata-rata kenaikan UMP sebesar 1,09 persen.

PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan ini merupakan peraturan turunan dari UU Nomor
11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja.

Lebih lanjut, Chairul menuturkan Kemenaker akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
Negeri dalam menindaklanjuti keputusan kepala daerah soal penetapan UMP yang tidak sesuai
tersebut.

Pengusaha Protes pada Keputusan Anies Baswedan Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya,
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
tahun 2022 sebesar 5,1 persen dari sebelumnya 1,09 persen.

Perubahan ini menjadikan UMP 2022 sebesar Rp 4.641.854 atau naik senilai Rp 225.667 dari
UMP tahun 2021.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun keberatan dengan keputusan UMP tersebut dan
berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami sangat menyayangkan sekali atas kebijakan tersebut," ujar Wakil Ketua Dewan Pimpinan
Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman, Minggu (19/12/2021).

Nurjaman menyatakan, pihaknya menolak keras keputusan kenaikan UMP sebesar 5,1% karena
selain memberatkan pelaku usaha, tetapi juga menyalahi aturan.

423