Page 423 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 423
Judul UMP DKI Naik Jadi 5,1 Persen, Kemenaker Sayangkan Sikap Anies: Itu
Tak Sesuai Aturan yang Berlaku
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/20/ump-dki-naik-jadi-
51-persen-kemenaker-sayangkan-sikap-anies-itu-tak-sesuai-aturan-
yang-berlaku
Jurnalis Faryyanida Putwiliani
Tanggal 2021-12-20 15:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kemnaker sangat
menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang berlaku. Karena
menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi menjadi acuan di
negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai aturannya
negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Kami
sangat menyayangkan sekali atas kebijakan tersebut
negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Tapi
sekarang merevisi Kepgub tersebut, itu kami sangat sayangkan karena melanggar regulasi. Lalu
apakah ada yang salah dari Kepgub yang lama? Kalau memang yang lama ada yang salah, kami
setuju ada perubahan, tapi kalau tidak ada kesalahan kenapa mesti direvisi?
negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Ini bukan
bicara besar-kecilnya kenaikan upah, tapi apa memang ada regulasi yang memastikan untuk bisa
ada perubahan itu? Jadi kami merasa keberatan lakukan perubahan atas Kepgub itu
positive - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Kami akan
lakukan pendekatan ke pemerintah DKI Jakarta, stakeholder, dan pengusaha DKI Jakarta untuk
bersama-sama menyikapi atas Kepgub yang akan ditetapkan oleh Pak Gubernur itu
neutral - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Tentunya
upaya-upaya yang akan kami lakukan, termasuk juga dimungkinkan upaya hukum dengan
melakukan gugatan ke PTUN
neutral - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Berharap
untuk pak gubernur mengurungkan niatnya untuk untuk membuat Kepgub yang baru, karena
itu akan membuat kegaduhan bagi dunia usaha
422
