Page 428 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 428
Judul Tak Terima UMP Direvisi, Pengusaha Minta Mendagri-Menaker Sanksi
Anies!
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5862785/tak-terima-
ump-direvisi-pengusaha-minta-mendagri-menaker-sanksi-anies
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-12-20 15:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kita meminta kepada Kementerian
Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum
regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Meminta kepada Menteri Dalam Negeri
untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah ( Anies Baswedan ) yang tidak
memahami peraturan perundangan yang mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan
sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 373, yang intinya pemerintah
pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
Ringkasan
Pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan sanksi kepada kepala daerah yang
melanggar aturan tentang pengupahan, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia dalam hal ini menilai Anies yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 telah
melanggar peraturan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
TAK TERIMA UMP DIREVISI, PENGUSAHA MINTA MENDAGRI-MENAKER SANKSI
ANIES!
Pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan sanksi kepada kepala daerah yang
melanggar aturan tentang pengupahan, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan.
427