Page 428 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 428

Judul               Tak Terima UMP Direvisi, Pengusaha Minta Mendagri-Menaker Sanksi
                                    Anies!
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5862785/tak-terima-
                                    ump-direvisi-pengusaha-minta-mendagri-menaker-sanksi-anies
                Jurnalis            Trio Hamdani
                Tanggal             2021-12-20 15:13:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              positive  -  Hariyadi  Sukamdani  (Ketua  Umum  Apindo)  Kita  meminta  kepada  Kementerian
              Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum
              regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan

              neutral  -  Hariyadi  Sukamdani  (Ketua  Umum  Apindo)  Meminta  kepada  Menteri  Dalam  Negeri
              untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah ( Anies Baswedan ) yang tidak
              memahami  peraturan  perundangan  yang  mengakibatkan  melemahnya  sistem  pemerintahan
              sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 373, yang intinya pemerintah
              pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah



              Ringkasan

              Pengusaha  meminta  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  Tito  Karnavian  dan  Menteri
              Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  memberikan  sanksi  kepada  kepala  daerah  yang
              melanggar  aturan  tentang  pengupahan,  termasuk  di  dalamnya  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies
              Baswedan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
              Indonesia dalam hal ini menilai Anies yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 telah
              melanggar  peraturan  yang  ada,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan.


              TAK TERIMA UMP DIREVISI, PENGUSAHA MINTA MENDAGRI-MENAKER SANKSI
              ANIES!

              Pengusaha  meminta  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  Tito  Karnavian  dan  Menteri
              Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  memberikan  sanksi  kepada  kepala  daerah  yang
              melanggar  aturan  tentang  pengupahan,  termasuk  di  dalamnya  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies
              Baswedan.

                                                           427
   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433