Page 443 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 443
BURUH INGATKAN PENGUSAHA: JANGAN TEBAR BENSIN KE DALAM API
JAKARTA, - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Ketua Partai Buruh
Said Iqbal mengingatkan kepada para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha
Indonesia ( Apindo ) agar tidak memicu perseteruan antara pekerja dengan pengusaha lainnya.
Pemicunya tersebut tak lain atas keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah
merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022, sebesar 5,1 persen atau menjadi Rp
225.667, dari sebelumnya hanya Rp 37.749 atau naik 0,85 persen.
"Apindo ini mewakili siapa? Jangan menebar bensin ke dalam api. Tanya saja, ketua Apindo atau
ketua pengusaha yang mengaku dari perhimpunan pribumi, punya perusahaan enggak?" ujar
Said Iqbal secara virtual, di Jakarta, Senin (20/12/2021).
Said mengaku kenal baik di dalam jajaran pengurus Apindo. Dia bilang, memang tak semua yang
bergabung di dalam kepengurusan Apindo memiliki perusahaan. Lain halnya dengan Ketua
Umum Apindo yang memang sudah dikenal sebagai pengusaha.
"Pengusaha-pengusaha yang baik menengah atas, terutama multinasional company juga mereka
merasa terganggu dengan sikap-sikap Apindo. Karena Apindo ini kumpulan personalia. Mungkin
dewan pembina atau dewan penasehatnya iya atau ketua umumnya iya pemilik perusahaan.
Saya kenal baik," ucapnya.
Selain itu, dia mempertanyakan pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Himpunan Pengusaha
Pribumi Indonesia (HPPI) DKI Jakartan yang menentang kenaikan UMP DKI.
"Tapi, pengurus-pengurusnya ini ada memang pemilik perusahaan, tapi kebanyakan personalia.
Termasuk yang mengaku Ketua Perhimpunan Pengusaha Pribumi, punya perusahaan enggak dia
itu? Tanya saja," tantang Said.
Sebelumnya diberitakan, Ketua HPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan pengusaha
meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) turun tangan dan memberi penjelasan terkait
revisi kenaikan UMP DKI Jakarta. Sarman mengatakan, saat ini pengusaha baru sebatas
mengetahui dari pemberitaan media masa soal revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 dari 0,8
persen menjadi 5,1 persen.
"Kami baru hanya membaca pemberitaaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan
revisi UMP DKI Jakarta yang telah ditetapkan melalu SK Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021,"
kata Sarman dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).
Kata Sarman, para pengusaha baru sebatas mengetahui komunikasi Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dengan pemerintah pusat. yang telah menyurati Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah
terkait tidak cocoknya UMP sebelumnya diputuskan dengan kondisi Jakarta.
.
442
