Page 448 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 448
Hal itu, dinilai Anies juga sangat masuk akal bagi pengusaha untuk mengikuti keputusan itu.
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang saat ini membaik nyatanya juga menjadi pertimbangan
menaikkan UMP.
"Karena toh biasanya UMP naik 8,6 persen, sekarang malah cuma 5,1 persen," ucapnya.
Dia menambahkan, dengan adanya kenaikan 5,1 persen, ada kelayakan bagi pekerja dan
keterjangkauan bagi pihak pengusaha. Terlebih, kata dia, juga akan meningkatkan kemampuan
daya beli masyarakat.
"Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha.
Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," tutur
dia.
Dengan adanya kenaikan upah yang dinilai lebih layak ini, Pemprov DKI berharap daya beli
masyarakat tidak turun. Terlebih, menurut proyeksi Institute For Development of Economics and
Finance (Indef), kata Anies, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3
persen. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Winarso, mengapresiasi keputusan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, untuk melakukan revisi atas UMP DKI Jakarta
menjadi 5,1 persen, atau naik Rp Rp 225 ribu. Menurut dia, hal itu merupakan pengambilan
kebijakan dari Anies berdasarkan asas keadilan.
"Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang telah
mengambil satu kebijakan berdasarkan asas keadilan. Tentunya angka 5,1 persen ini bukanlah
angka yang muncul begitu saja," kata Winarso kepada Republika, Ahad (19/12).
Dia menambahkan, revisi dari Anies juga tentunya telah melalui kajian dan dasar alasan yang
tepat. Terlebih, ketika revisi UMP 2022 tersebut juga dinilainya bukan hanya menjadi angin segar
bagi para buruh.
"Tentunya dengan meningkatnya daya beli masyarakat diharapkan dapat pula menjadi kemajuan
perusahaan, karena produk yang mereka hasilkan akhirnya bisa terjual ke masyarakat," tuturnya.
Winarso menyebut, kenaikan 5,1 persen merupakan hal wajar sesuai dengan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sehingga, dengan adanya kenaikan tersebut, dia
berharap para buruh dan pengusaha bisa saling menerima dan terus bersinergi.
Ditanya sikap Apindo yang akan menggunakan jalur hukum perihal revisi UMP DKI itu, Winarso
tak menampiknya. Menurut dia, pilihan Apindo merupakan hak dan persepsinya atas hukum,
khususnya untuk membuktikan semuanya melalui jalur PTUN.
"Tentunya Apindo punya persepsi hukum sendiri terhadap revisi UMP yang dikeluarkan oleh
gubernur," jelas dia.
Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan
Jaminan sosial, Nurzaman, menuntut Pemprov dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid
Baswedan, untuk menarik revisi UMP DKI 2022. Menurut dia, revisi tersebut telah melanggar PP
No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kalau tidak urung, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan lakukan upaya hukum termasuk
mengadukan ke PTUN," kata Nurzaman ketika dihubungi Republika, Ahad (19/12).
Dia menyebut, dengan adanya revisi dari Anies soal UMP di DKI, akan berdampak besar secara
nasional. Pasalnya, dikhawatirkan pihak dia, kepala-kepala daerah lain juga akan mengikuti
langkah dari Anies untuk menaikkan UMP yang telah diatur Pemerintah Pusat.
447
