Page 449 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Oleh sebab itu, pihaknya mengklaim tidak akan tinggal diam dengan adanya keputusan sepihak
dari Pemprov DKI.
"Jangan ajarkan kami langgar regulasi," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani, meminta
Kementerian Ketenagakerjaan RI, agar memberi sanksi kepada Anies. Hal itu, karena Anies dinilai
melawan hukum soal pengupahan dengan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022
DKI Jakarta menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen.

"Karena hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif," kata Hariyadi dalam konferensi
pers di Jakarta, Senin (20/12).

Dia menambahkan, dengan adanya revisi dari Anies itu, upaya untuk mengimplementasikan
jaring pengaman sosial (JPS) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman sulit dilakukan. Khususnya,
ketika struktur skala upah di DKI semakin tidak jelas dengan JPS yang terabaikan.

"Karenanya, kami meminta Kemenaker untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang
telah melawan hukum regulasi," jelas dia.

Tak hanya itu, Apindo juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan
pembinaan dan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar, termasuk Anies. Utamanya,
karena telah melemahkan sistem pemerintahan.

"Sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014 pasal 272, Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah," ucap Heriyadi.

Lebih jauh, dengan adanya keputusan Anies untuk merevisi besaran nilai UMP pada 2022, pihak
Apindo, juga mengimbau perusahaan di Jakarta untuk mengabaikannya. Hal itu, kata dia sembari
menunggu putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.

"Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 pada 19 November lalu, di
mana kenaikan UMP 0,85 persen," katanya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia khawatir langkah Pemprov DKI Jakarta yang
merevisi UMP bakal diikuti oleh provinsi lain. Pasalnya, situasi itu bakal membingungkan dunia
usaha dan menghambat investasi.
Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz, mengatakan, saat ini telah
ada satu provinsi yang akan mengikuti langkah Jakarta untuk merevisi kenaikan upah yang telah
disepakati pada November lalu.

"Itu yang kami khawatirkan dan sudah ada satu provinsi lain mengikutinya. Silakan cek sendiri
tapi sudah ada. Itu implikasi yang kami khawatirkan," kata Adi dalam konferensi pers di Jakarta,
Senin (20/12).

Adi mengatakan, Kadin sebagai organisasi naungan para pengusaha, Kadin bukan hanya
memikirkan Jakarta saja melainkan seluruh provinsi di Indonesia. Pasalnya, saat ini tercatat ada
sekitar 9 juta jiwa pengangguran di Indonesia. Kenaikan UMP yang terjadi secara sepihak pun
dikhawatirkan memicu gelombang PHK massal.

"Ini sangat membingungkan, proyeksi kami menjadi tidak karuan. Investor dan pelaku usaha
butuh kepastian hukum dari pemerintah," katanya menambahkan.

448