Page 447 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Karena hal itu berpotensi menimbulkan iklim
tidak kondusif
negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Karenanya, kami meminta Kemenaker untuk
memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah melawan hukum regulasi

negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014
pasal 272, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah
Daerah

neutral - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No.
1395 Tahun 2021 pada 19 November lalu, di mana kenaikan UMP 0,85 persen

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Itu yang kami
khawatirkan dan sudah ada satu provinsi lain mengikutinya. Silakan cek sendiri tapi sudah ada.
Itu implikasi yang kami khawatirkan

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Ini sangat
membingungkan, proyeksi kami menjadi tidak karuan. Investor dan pelaku usaha butuh
kepastian hukum dari pemerintah

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
pada 2022. Dari yang sebelumnya naik sekitar 0,85 persen atau penambahan Rp 38 ribu dari
UMP sebelumnya, kini menjadi 5,1 persen dengan kenaikan Rp 225 ribu. Anies menilai, formula
kenaikan UMP tidak adil dan tidak sesuai dengan kondisi DKI Jakarta. Dia memerinci, kenaikan
UMP sebesar 0,85 persen tidak masuk akal jika melihat inflasi di Jakarta yang ada di angka 1,1
persen.

MENUNGGU EFEK DOMINO DAERAH LAIN TIRU ANIES REVISI KENAIKAN UPAH
MINIMUM PROVINSI

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mashir Ramadhan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan,
merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2022. Dari yang sebelumnya naik sekitar
0,85 persen atau penambahan Rp 38 ribu dari UMP sebelumnya, kini menjadi 5,1 persen dengan
kenaikan Rp 225 ribu. Anies menilai, formula kenaikan UMP tidak adil dan tidak sesuai dengan
kondisi DKI Jakarta. Dia memerinci, kenaikan UMP sebesar 0,85 persen tidak masuk akal jika
melihat inflasi di Jakarta yang ada di angka 1,1 persen.

"Maka itu kami merasa formula yang diberikan kepada kami, khususnya di Jakarta, tidak
memberikan rasa keadilan," kata Anies saat ditemui di Masjid Sunda Kelapa, Ahad (19/12).
Menyoal para pengusaha yang tidak bisa menerima keputusan itu, dia menampiknya. Pasalnya,
kata Anies, para pengusaha merupakan pihak yang justru bisa merasakan jika pertambahan
angka pada pendapatan buruh terlalu kecil.

"Karena itulah untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh, ada pertambahan
pendapatan yang masuk akal," tutur dia.

446