Page 452 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Gubernur Anies Baswedan Naikkan UMP DKI 5,1 Persen, Kemnaker :
Tidak Sesuai Aturan yang Berlaku
Nama Media bogor.tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bogor.tribunnews.com/2021/12/20/gubernur-anies-baswedan-
naikkan-ump-dki-51-persen-kemnaker-tidak-sesuai-aturan-yang-
berlaku
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 14:44:00

Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kemnaker sangat
menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang berlaku. Karena
menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi menjadi acuan di
negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai aturannya

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Ini kan ada irisannya dengan
pelaksanaan yang berlaku di pemerintah daerah yaitu sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, sehingga
nanti ada sikap lebih lanjut dari teman-teman yang menaungi kepada para pimpinan daerah

negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Kami
sangat menyayangkan sekali atas kebijakan tersebut

negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Tapi
sekarang merevisi Kepgub tersebut, itu kami sangat sayangkan karena melanggar regulasi. Lalu
apakah ada yang salah dari Kepgub yang lama? Kalau memang yang lama ada yang salah, kami
setuju ada perubahan, tapi kalau tidak ada kesalahan kenapa mesti direvisi?

negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Ini bukan
bicara besar-kecilnya kenaikan upah, tapi apa memang ada regulasi yang memastikan untuk bisa
ada perubahan itu? Jadi kami merasa keberatan lakukan perubahan atas Kepgub itu
positive - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Kami akan
lakukan pendekatan ke pemerintah DKI Jakarta, stakeholder, dan pengusaha DKI Jakarta untuk
bersama-sama menyikapi atas Kepgub yang akan ditetapkan oleh Pak Gubernur itu

neutral - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Tentunya
upaya-upaya yang akan kami lakukan, termasuk juga dimungkinkan upaya hukum dengan
melakukan gugatan ke PTUN

451