Page 457 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 457
Kemudian, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.
"Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut,
juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan
terkait," ucap Anies.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi Ibu Kota selama
Januari-November 2021 adalah 1,08%.
Sementara itu, rata-rata inflasi nasional selama Januari–November 2021 sebesar 1,30%.
Sebelum merevisi besaran UMP 2022, pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor
533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP 2022 kepada Menteri
Ketenagakerjaan.
Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang
sebelumnya hanya Rp 37.749 atau 0,85% masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas
keadilan.
"Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan," kata Anies dalam surat yang ditujukan ke Kemenaker.
Pemprov DKI Jakarta kemudian mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 dengan menggunakan
variabel inflasi (1,6%) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%).
Dari kedua variabel itu, keluar angka 5,11% yang dinyatakan sebagai angka kenaikan UMP tahun
2022. Gelombang demo buruh di Jakarta Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta tahun 2022
ditetapkan hanya naik 0,85% atau sebesar Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935 pada 20 November
2021.
Besaran UMP Rp 4.453.935 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang mengatur penghitungan UMP yang sudah baku,
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Massa buruh pun menolak kenaikan UMP tersebut dan mendesak Anies mencabut keputusannya.
Massa buruh berulang kali berdemo di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Anies merevisi
besaran UMP DKI Jakarta 2022.
Saat menemui pedemo pada 29 November 2021, Anies pun mengakui bahwa kenaikan UMP
0,85% terlalu kecil. Anies menyatakan terpaksa meneken surat keputusan kenaikan UMP 0,85%.
"Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," ujar Anies di
hadapan massa saat itu.
Pemprov DKI pun kemudian berjanji kepada buruh akan merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022.
Akhirnya kenaikan UMP Jakarta pun direvisi menjadi naik 5,1% atau sebesar Rp 225.667.
(Kontan/Kompas.com/Tribunnews.com) Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul
Anies Naikkan UMP DKI, Kemenaker Sayangkan Keputusan Gubernur, Pengusaha Siap Gugat ke
PTUN,
456
