Page 456 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

"Ini harusnya tidak hanya dilakukan oleh DKI Jakarta, tetapi juga dilakukan oleh semua Gubernur
di Indonesia untuk melakukan revisi terkait dengan kenaikan UMP tahun 2022," ujar Wakil
Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) Kahar S
Cahyono dalam keterangannya, Minggu (19/12).

Kahar bilang UMP yang sebelumnya telah ditetapkan oleh seluruh gubernur di Indonesia tersebut
berada di bawah inflasi. Sehingga hal itu akan menekan daya beli masyarakat.

Revisi UMP juga mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-
Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja
Inkonstutisional bersyarat.

Berdasarkan putusan tersebut, penghitungan UMP tahun 2022 sebelumnya tak memiliki dasar
hukum. Oleh karena itu harus kembali pada aturan sebelumnya.

"Revisi upah minimum bukan sekadar pembelaan terhadap kaum buruh, tapi juga menjadi satu
kewajiban bagi kepala daerah untuk taat pada konstitusi," terang Kahar.

Dorongan serupa juga diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal. Said bilang terdapat sejumlah wilayah yang harus segera merevisi upah minimum.

"Khususnya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa
Timur, Gubernur Sumatra Utara, Gubernur Kepri," ungkap Said.

Anies Baswedan Revisi UMP Jakarta 2022 Kabar baik bagi para pekerja di wilayah DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021.

Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai
tambahan keperluan sehari-hari," ujar Anies melalui siaran pers resmi, Sabtu (18/12/2021).

Selain itu, kata dia, melalui revisi kenaikan UMP tersebut, Pemprov DKI berharap daya beli
masyarakat maupun para pekerja tidak turun.
Anies menegaskan, keputusannya menaikkan UMP didasarkan atas asas keadilan bagi para
pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta.

Terlebih lagi, ujar Anies, pada enam tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah
8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha," kata dia.

Menurut Anies, kenaikan UMP 5,1% sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat,
juga bentuk apresiasi bagi para pekerja dan menjadi suntikan semangat bagi perekonomian dan
dunia usaha.

"Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata
dia.

Adapun keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya,
kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022
mencapai 4,7% sampai 5,5%, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2%-4%).

455