Page 460 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 460
Judul Kemenaker Sesalkan Revisi Kenaikan UMP DKI Jakarta, Akan Beri
Sanksi?
Nama Media solopos.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.solopos.com/kemenaker-sesalkan-revisi-kenaikan-ump-
dki-jakarta-akan-beri-sanksi-1219768?utm_source=arsip_desktop
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2021-12-20 14:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kami sangat menyesalkan
dengan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika benar-benar ditetapkan
perubahan kenaikan UMP ini
positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kementerian Ketenagakerjaan
tetap menjalankan amanat Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mana
turunannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan, sehingga kita
tetap harus mengacu itu
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Artinya ini menjadi urusan dari
kementerian teknis terkait. Jadi mengalir saja bagaimana nanti prosesnya ke depan
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp225.000 per bulan, maka
saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan
sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya
beli masyarakat atau pekerja tidak turun
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu
kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan
kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi
geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya
demi kebaikan kita semua
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menyesalkan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
merevisi besaran kenaikan UMP 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Kementerian
menyatakan bakal terus menjalankan ketentuan terbaru dalam penetapan UMP. "Kami sangat
menyesalkan dengan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika benar-
459
