Page 528 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 528
Malahan, kata Said, dengan kenaikan UMP DKI tersebut justru akan memberikan keuntungan
kepada para pengusaha. Karena meningkatnya daya beli masyarakat yang kebanyakan disokong
oleh para pekerja atau buruh.
"Kalau Gubernur Anies sudah mempertimbangkan 5,1 persen itu akan meningkatkan daya beli
maka diperkirakan akan ada puluhan triliun uang yang akan mengalir ke kantong pengusaha
bukan ke kantongnya Apindo. Dalam bentuk para buruh membeli barang-barang," kata dia
secara virtual dalam menyikapi tindakan Apindo, Senin (20/12/2021).
Justru dia mengingatkan kepada para pengusaha agar tidak memicu perseteruan antara pekerja
dan pengusaha. Padahal, kata Said, perusahaan-perusahaan yang dimiliki para pengusaha asing
tidak merasa terbebani dengan kenaikan UMP DKI tersebut.
"Mereka (para perusahaan Jepang dan multinasional) tidak keberatan naik upah jauh lebih baik
dari kenaikan upah minimum tahun lalu, karena ekonomi sedang membaik," kata Said Iqbal.
"Mereka bilang kepada saya, mereka ingin bisnis itu tenang. Karyawan sedang baik-baik saja
kok hubungannya dengan perusahaan. Hubungan industrial di tingkat perusahaan itu baik-baik
saja," kata dia.
Seperti diketahui, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi penetapan
kenaikan UMP DKI untuk tahun 2022 menuai reaksi dari kalangan pengusaha. Bahkan,
keputusan Anies tersebut akan dibawa ke Pengadilan Tinggi Usaha Tata Negara (PTUN).
Awalnya UMP DKI tahun depan itu naik 0,85 persen atau hanya Rp 37.749 bila mengacu kepada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Tak lama, UMP DKI
2022 diubah lagi menjadi 5,1 persen atau setara Rp 225.667 dari UMP tahun sebelumnya.
Pada 22 November 2021, Gubernur Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan
Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri
Ketenagakerjaan.
Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang
sebelumnya ditetapkan masih jauh dari kata layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu
disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.
527
