Page 530 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 530
Sebelum di revisi, kenaikan upah DKI Jakarta hanya Rp 37.749 yang tertuang dalam Peraturan
Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021. Penaikan UMP dilakukan Anies agar buruh mendapatkan
gaji dan pendapatan yang rasional dan sepadan, serta memberikan rasa keadilan pada para
buruh.
"Bagi pengusaha, dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," ucap
Anies.
Hasil revisi UMP Anies Baswedan didasarkan pada perhitungan kajian Bank Indonesia (BI) yang
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen,
dengan angka inflasi terkendali sekitar 3 persen.
Namun, ternyata kebijakan sepihak Anies tersebut mendapat respon negatif perlawanan dari
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta bahkan asosiasi itu mengancam akan menggugat
ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap kebijakan yang dibuat Anies.
Pasalnya, kebijakan Anies itu telah menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
"Ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UMP itu harus
dikeluarkan pada 21 November 2021. Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub 1395, tiba-tiba
sekarang revisi. Apakah yang lama salah? Kalau ada salah ya kami setuju direvisi, tapi kalau
tidak ada salah kenapa mesti direvisi," ujar Nurjaman, Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta.
(Fasya Aldiza Mutasyifa)
529
