Page 535 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Sebut Putusan Anies Naikkan UMP DKI Tak Sesuai Aturan, Kemenaker
Koordinasi dengan Kemendagri
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/12334641/sebut-
putusan-anies-naikkan-ump-dki-tak-sesuai-aturan-kemenaker-
koordinasi
Jurnalis Tsarina Maharani
Tanggal 2021-12-20 12:33:00

Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker)) Kami mengimbau agar harus dilaksanakan sesuai PP 36/2021, karena itu amanat
undang-undang. Kalau Kemnaker menegur, pasti ada wilayah yang harus ditaati dalam
bernegara. Kami berkoordinasi dengan Kemendagri dalam hal ini

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker))
Kemenaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang
berlaku. Karena menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi
menjadi acuan di negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai
aturannya

positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker)) Sanksinya akan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Itu yang akan
dijadikan pegangan. Jadi, terkait kepatuhan ini, nanti akan menjadi ranahnya Kementerian
Dalam Negeri

Ringkasan

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadhly Harahap menyatakan, pihaknya
akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan penetapan upah
minimum di tiap daerah sesuai dengan formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal tersebut menyusul keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2022 dari 0,8 persen jadi
5,1 persen.

534