Page 534 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 534

ANIES NAIKKAN UMP DKI RP 225 RIBU, BURUH MINTA GUBERNUR LAIN TIRU

              Buruh  yang  terlibat  dalam  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  mengapresiasi
              keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaiki upah minimum provinsi (UMP)
              2022 5,1% atau senilai Rp 225 ribu jadi Rp 4.641.854.

              Ketua KSPI Said Iqbal meminta seluruh gubernur di Indonesia bisa mencontoh Anies Baswedan
              terkait  kenaikan  upah  minimum.  Kecuali  Gubernur  Yogyakarta,  dan  Gubernur  Maluku  Utara,
              karena upah di kedua provinsi tersebut sudah naik bersama DKI Jakarta.

              "Kami meminta seluruh gubernur di luar Maluku Utara, Yogyakarta, DKI, untuk mengubah SK
              Gubernur  terkait  penetapan  UMK.  Usulan  kami  sesuai  rekomendasi  Bupati/Wali  Kota  yang
              sebesar  4-6%  yang  sudah  diberikan  beberapa  waktu  lalu,"  kata  Said  dalam  konferensi  pers
              virtual, Senin (20/12/2021).

              Jika gubernur lainnya tidak mengikuti revisi kenaikan upah minimum, Said mengancam bahwa
              buruh  akan  melakukan  aksi  demo  besar-besaran  di  depan  kantor  gubernur  wilayah  provinsi
              tersebut.

              "Bilamana tidak dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, maka di seluruh provinsi itu akan
              ada aksi besar-besaran 23 Desember di kantor Gubernur. 5 Januari aksi terus digelar di kantor
              gubernur bupati/walikota sampai nilai kenaikan di masing-masing kota direvisi," tuturnya.

              Said meminta kepada para gubernur agar tidak takut untuk merevisi kenaikan upah minimum di
              2022. Pasalnya, UU Cipta Kerja yang jadi formula untuk menetapkan upah sudah dinyatakan
              inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

              "Itu  surat  edaran,  bukan  produk  hukum  dari  menaker.  Keputusan  MK  jelas  menyatakan
              menangguhkan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan tidak boleh
              menerbitkan PP yang baru," jelasnya.

              Terlebih kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Banten, Said mendesak untuk merevisi Surat
              Keputusan (SK) gubernur terkait UMK 2022. "Jabar adalah daerah industri terbesar tidak hanya
              di Indonesia tapi Asia Tenggara, bagaimana mungkin lebih rendah dari DKI," tandasnya.

































                                                           533
   529   530   531   532   533   534   535   536   537   538   539