Page 536 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

SEBUT PUTUSAN ANIES NAIKKAN UMP DKI TAK SESUAI ATURAN, KEMENAKER
KOORDINASI DENGAN KEMENDAGRI
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadhly Harahap menyatakan, pihaknya
akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan penetapan upah
minimum di tiap daerah sesuai dengan formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Hal tersebut menyusul keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan
upah minimum provinsi DKI Jakarta 2022 dari 0,8 persen jadi 5,1 persen.

"Kami mengimbau agar harus dilaksanakan sesuai PP 36/2021, karena itu amanat undang-
undang. Kalau Kemnaker menegur, pasti ada wilayah yang harus ditaati dalam bernegara. Kami
berkoordinasi dengan Kemendagri dalam hal ini," kata Chairul saat dihubungi, Senin
(20/12/2021).

Adapun berdasarkan penghitungan dengan PP 36/2021, Kemnaker menetapkan rata-rata
kenaikan UMP sebesar 1,09 persen.

PP 36/2021 tentang Pengupahan itu merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

Chairul pun menyayangkan keputusan Anies Baswedan yang menaikkan UMP DKI Jakarta 2022
lebih tinggi daripada rata-rata yang ditetapkan Kemnaker. Ia menegaskan, kenaikan UMP pada
2022 mesti sesuai dengan formula baru dalam PP 36/2021.

" Kemenaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan
yang berlaku. Karena menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi
menjadi acuan di negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai
aturannya," ucapnya.

Sementara itu, dikutip dari Kompas.id, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar
Sanusi mengatakan, kepala daerah yang menetapkan UMP di luar ketentuan PP 36/2021 akan
dikenai sanksi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sanksi yang diatur di undang-undang itu berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan
pemberhentian permanen.

Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan surat kepada para gubernur terkait dengan
penetapan upah minimum. Dalam surat itu juga disampaikan sanksi kepada gubernur yang tidak
memenuhi kebijakan pengupahan.

"Sanksinya akan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Itu yang akan dijadikan
pegangan. Jadi, terkait kepatuhan ini, nanti akan menjadi ranahnya Kementerian Dalam Negeri,"
kata Anwar, Selasa (23/11/2021).

Diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi
DKI Jakarta 2022. Dari semula hanya naik 0,85 persen, UMP diputuskan naik 5,1 persen dengan
sejumlah pertimbangan.

Anies Baswedan melalui keterangan resmi Pemprov DKI, Sabtu (18/12/2021), menjelaskan,
revisi atas kenaikan besaran UMP DKI 2022 didasarkan pada kajian Bank Indonesia bahwa
proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen.

535