Page 532 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

"Jadi dalam hal ini kami melihat bahwa kepala daerah Gubernur DKI Jakarta telah melanggar
regulasi pengupahan, yaitu yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan," tegasnya dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).

Dia menjelaskan yang dilanggar Anies adalah pasal 26 tentang tata cara perhitungan upah
minimum, pasal 27 mengenai upah minimum provinsi, dan juga bertentangan dengan pasal 29
mengenai waktu penetapan upah minimum yang seharusnya untuk provinsi ditetapkan
selambat-lambatnya tanggal 21 November 2021 yang lalu.

Hariyadi juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi upah minimum
provinsi secara sepihak tanpa memerhatikan pendapat pengusaha.

"Pemerintah DKI telah secara sepihak melakukan revisi upah minimum provinsi DKI Jakarta
tahun 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, di mana di dalam hal ini Apindo DKI
Jakarta adalah menyatakan keberatannya terhadap revisi tersebut karena hal tersebut apabila
dilakukan maka akan melanggar ketentuan PP 36 tahun 2021 seperti yang telah kami sampaikan
tadi di depan," jelasnya.

Lebih lanjut, upah minimum menurut PP 36/2021 dan Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk
mengembalikan upah minimum sebagai jaring pengaman sosial atau social safety net. Dengan
adanya revisi tersebut maka upaya untuk menjadikan upah minimum sebagai jaring pengaman
sosial menjadi sulit untuk dilaksanakan, khususnya terkait dengan pelaksanaan struktur skala
upah.

"Kalau ada jaring pengaman sosial maka baru kita akan bisa melakukan struktur skala upah.
Bahwa upah minimum ini adalah upah yang diterapkan atau diberlakukan untuk pekerja yang
baru mulai bekerja, atau belum punya pengalaman atau non pengalaman.

"Jadi bisa dibayangkan kalau di dalam penerapan upah minimum ini masih menggunakan konsep
seperti yang lalu, yaitu upah minimum menjadi upah rata-rata maka ruang untuk
memberlakukan struktur skala upah ini menjadi sulit karena layer berikutnya kepada pekerja
yang upahnya di atas upah minimum itu upahnya menjadi sangat kecil atau bahkan tidak ada.
Ini menjadi suatu masalah juga yang terjadi seperti itu," tuturnya.

Keputusan Anies, lanjut Hariyadi juga akan menimbulkan risiko yang besar bagi pencari kerja
yang baru. Sebab, kesempatan bagi angkatan kerja pemula akan sulit terbuka lantaran upah
minimum tinggi sehingga perusahaan akan cenderung memilih pekerja yang berpengalaman.

531