Page 575 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 575

ANIES BASWEDAN KEKEH NAIKAN UMP JAKARTA, TERNYATA INI ALASANNYA

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih konsisten dengan keputusannya menaikan besaran
              upah  minimum  provinsi  (UMP)  DKI  Jakarta  tahun  2022  tanpa  mengikuti  keputusan  Menteri
              Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

              Anies menilai keputusan Menaker tidak menunjukan rasa keadilan bagi para pekerja di Jakarta.
              Anies  menjelaskan,  kenaikan  UMP  Jakarta  sebelum  pandemi  rata-rata  sebesar  8,6  persen.
              Sementara pada tahun 2022, sesuai arahan Kemenaker kenaikan UMP di Jakarta sebesar 0,86
              persen.

              "Padahal inflasi di Jakarta (sebesar) 1,1 persen. Bayangkan kenaikan UMP di bawah inflasi. Di
              mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi, maka itu kami merasa formula yang diberikan
              kepada  kami  di  Indonesia,  khususnya  di  Jakarta  tidak  memberikan  rasa  keadilan,"  katanya,
              Minggu (19/12/2021).

              Anies merasa para pelaku usaha juga bisa merasakan bahwa keputusan Menaker itu memiliki
              efek  pertambahan  pendapatan  pekerjaan  atau  buruh  yang  sangat  kecil.  Selain  itu,  Jakarta
              merupakan provinsi yang tidak ada upah minimum kota, seperti kota atau kabupaten lain di
              Indonesia. Di Jakarta, besaran upah diputuskan oleh pemerintah provinsi.

              "Saya rasa pengusaha bisa merasakan kok bahwa nilai pertambahannya berdasarkan formula
              sangat kecil, kemudian ketika kita perhatikan Provinsi DKI Jakarta salah satu provinsi yang tidak
              ada  UMP  kota  dan  UMP  kabupaten,  jadi  ketika  diputuskan  dilevel  provinsi  maka  itu  final,"
              katanya.

              Dia menegaskan, atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional itu, Pemerintah Provinsi DKI
              memutuskan  menaikan  UMP  DKI  Jakarta  berdasarkan  perhitungan  yang  telah
              mempertimbangkan berbagai aspek. Terutama aspek keadilan.

              "Karena  itulah  untuk  memberikan  rasa  keadilan  pada  semua,  bagi  buruh  ada  pertambahan
              pendapatan yang masuk akal, bagi pengusaha dengan pertambahan pertumbuhan ekonomi yang
              ada saat ini, dia menjadi ukuran yang masuk akal, karena toh biasanya naik 8,6 persen, sekarang
              (UMP DKI Jakarta) malah 5,1 persen," katanya.
































                                                           574
   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580