Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 123
Suryani menekankan bahwa dunia usaha, termasuk UMKM, sangat membutuhkan stimulus dari
pemerintah supaya bisa bangkit kembali. "Misalnya biaya beban listrik dikurangi, minimum
charge pabrik yang tidak jalan jangan diminta, dong? Juga stimulus subsidi bunga. Kalau pabrik
berhenti, untuk mulai lagi butuh tambahan modal, itu yang kita minta pemerintah bantu," tutur
dia.
Suryani menegaskan, permintaan stimulus tidak hanya terjadi di Indonesia. Dunia usaha di
seluruh dunia juga meminta bantuan kepada pemerintahnya. "Ini yang disebut sebagai berbagi
beban atau sharing the pain seperti yang disuarakan Presiden Jokowi," ujar Suryani Motik yang
sukses sebagai pengusaha di bawah bendera Indo Prima Group.
Suryani yang gemar menularkan jiwa entrepreneur kepada pengusaha-pengusaha pemula,
khususnya pengusaha kecil menengah, mengakui, regulasi dan stimulus yang diberikan
pemerintah belum cukup membantu pelaku usaha.
"Kalau sudah cukup membantu, saya kira Presiden tidak akan marah-marah, Presiden harusnya
happy. Tapi kalau Presiden marah, berarti kan banyak dapat complaint, apakah melalui DPR atau
langsung ke pemerintah," tandas dia.
Menurut Suryani, banyak peraturan di kementerian/ lembaga (K/L) yang tumpang tindih.
Meskipun banyak keluar surat edaran dari menteri, dalam praktiknya di lapangan belum tentu
dijalankan secara benar.
Padahal, dunia usaha sedang berlomba dengan waktu agar selamat dari ancaman Covid. "Sudah
susah, kok ditambah cost lagi," tandas dia.
Suryani mengemukakan, Kadin Indonesia mengusulkan sejumlah hal kepada pemerintah.
Walaupun sudah menambah anggaran penanganan Covid-19 hingga Rp 695 triliun, pemerintah
masih membedakan antara stimulus UMKM dan stimulus pelaku usaha menengah dan besar
yang terdampak pandemi.
"Yang mesti diantisipasi nanti adalah isu mengenai korporasi. Kalau korporasi kena, lapangan
tenaga kerja juga akan terkena," ucap dia.
Di sisi lain, Suryani Motik juga meminta pemerintah terus melakukan monitoring terhadap
penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun. "Harus
dimonitor, apakah dijalankan atau tidak, benar nggak? Jangan sampai pilih kasih," ujar dia.
Suryani menjelaskan, dana yang ditempatkan pemerintah sebesar Rp 30 triliun terlalu kecil bagi
bank-bank Himbara (BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN) meskipun disyaratkan untuk me-leverage
tiga kali. Dana itu pun tidak cukup untuk disalurkan sebagai kredit.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Lembaga Internasional
dan Kemenkeu (%)
World Bank OECD ! ADB IMF ! Bloomberg Kementerian
i i Median Keuangan
Juni 2020 Juni 2020 ; Juni 2020 April 2020 | Juni 2020 Juni 2020
Sunter Kemerket WB Gbtal Eccoanic ProspK* 2020, OECD Eccromc Ojlbok 2020, Asai Cevetp'nert
Ojlbck 2020, Worid Eccromc Ojlbok IMF, 3tombcrg (dialah)
122
