Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 214

"Banyak orang berpendapatan di bawah Rp 5 juta dan tidak terdaftar di BPJS (Ketenagakerjaan).
              Ini yang kita tampung dalam Kartu Prakerja. Benefitnya sama, Rp 600 ribu dikali empat bulan,
              Rp 2,4 juta," katanya dalam Webinar  Stimulus  Pemerintah untuk Memperkuat UMKM, Selasa
              (11/8).

              Sri menjelaskan, Kartu Prakerja juga bisa dimanfaatkan untuk mereka yang terkena Pemutusan
              Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Untuk
              mendapatkan  insentif  tersebut,  masyarakat  harus  aktif  mendaftar  dan  mengikuti  tahapan
              penerimaan Kartu Prakerja.

              Sedangkan, subsidi gaji ditujukan untuk pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
              Sri  mengatakan,  kemungkinan  akan  ada  13  juta  sampai  15  juta  pekerja  yang  mendapatkan
              subsidi gaji.

              "Itu menurut Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya.

              Dalam  konferensi  pers  virtual,  Senin  (10/8),  Sri  mencatat,  setidaknya  sudah  ada  208  ribu
              rekening yang tercatat oleh pemerintah untuk mendapatkan subsidi gaji. Mereka adalah pekerja
              yang sudah didaftarkan oleh kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan dengan kriteria memiliki gaji
              di bawah Rp 5 juta per bulan.

              Sri menekankan, subsidi gaji ini sekaligus menunjukkan manfaat perusahaan yang mendaftarkan
              para  pekerjanya  ke  program  BPJS  Ketenagakerjaan,  terutama  dalam  situasi  krisis  kesehatan
              sekarang.  "Ini  yang  perlu  terus  kita  edukasi  ke  masyarakat  dan  dunia  usaha,  bahwa
              mendaftarkan  tenaga  kerja  (ke  BPJS  Ketenagakerjaan)  adalah  hal  positif,"  ucap  bendahara
              negara ini.

              Sri menyebutkan, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak harus selalu pekerja di
              perusahaan  yang  bergerak  dalam  sektor  formal.  Menurut  Sri,  kebijakan  pemerintah  untuk
              mengacu  data  BPJS  Ketenagakerjaan  dilakukan  agar  proses  penyaluran  lebih  efektif.  Sebab,
              BPJS Ketenagakerjaan memiliki nama by name by address yang membuat subsidi gaji bisa masuk
              ke 'kantong' pekerja secara tepat dan cepat.

              "Kalau kita tidak punya nama dan alamat ini, akan sulit bagi pemerintah untuk membantu mereka
              dan pasti banyak terjadi kekisruhan," ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut..































                                                           213
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219