Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Gebrakan yang dibuat tentunya tak bisa dari satu sisi saja. Produksi dan investasi juga dipacu
lewat pemberian modal kerja produktif bagi UMKM serta korporasi.
Komponen konsumsi rumah tangga mendapat perhatian cukup besar lantaran porsinya masih di
atas 50% dari total PDB. Kuartal lalu, konsumsi rumah tangga terkontraksi cukup dalam hingga
minus 5,5%. Karena itu, perbaikan di sisi konsumsi terus digenjot demi mengatrol pertumbuhan.

Pemerintah juga menyubsidi gaji para pekerja. Nilainya Rp2,4 juta untuk periode September---
Desember atau sekitar Rp600.000 per bulan yang dicairkan dua bulan sekali.

Sri Mulyani awalnya menyebutkan anggaran bantuan gaji ini sebesar Rp31,2 triliun. Namun
dalam paparan Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi, Jumat (7/8), disebutkan
totalnya menjadi Rp33,12 triliun. Angka itu untuk menjangkau 13,8 juta pekerja bergaji di bawah
Rp5 juta.

Subsidi gaji dilakukan sebab segmen pekerja formal dinilai belum tersentuh bantuan pemerintah.
Padahal dalam kondisi pandemi ini, banyak pekerja yang dirumahkan atau mengalami
pemotongan gaji.

Di luar dua program itu, stimulasi konsumsi masyarakat juga dilakukan dengan menambah
program dan durasi penerimaan bantuan sosial. Misalnya berupa beras 5 kg bagi penerima
Program Keluarga Harapan dengan anggaran Rp4,6 triliun untuk 10 juta orang.

Banyak yang menyambut positif aneka stimulus konsumsi ini. Namun sejumlah ekonom
memperkirakan efeknya akan cenderung terbatas. Alasannya, proporsi penerima gaji ke-13
hanya berkisar 3% dari total tenaga kerja.

Apakah gaji ke-13, subsidi gaji karyawan, serta penambahan program bansos akan mampu
membawa pertumbuhan konsumsi kembali ke level positif? Kita nantikan tuahnya.

215