Page 263 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Judul Mengatrol Daya Beli, Siapa Layak Menikmati Subsidi Gaji?
Nama Media republika.co.id
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qev3ia318/mengatrol-daya-beli-siapa-
layak-menikmati-subsidi-gaji
Jurnalis Joko Sadewo
Tanggal 2020-08-12 01:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah akan memberikan subsidi gaji untuk pekerja non-ASN atau PNS dengan upah di
bawah Rp 5 juta. Setidaknya, ada 15,7 juta pekerja yang ditargetkan akan menerima subsidi
dari pemerintah ini.

Subsidi gaji ini akan diberikan pada kuartal III dan kuartal IV dengan nilai setiap kuartal Rp 1,2
juta per orang. Dengan begitu, secara total setiap pekerja akan mendapat Rp 2,4 juta.
Rencananya, program ini akan dimulai pada September 2020 mendatang dengan total anggaran
mencapai Rp 37,7 triliun.

MENGATROL DAYA BELI, SIAPA LAYAK MENIKMATI SUBSIDI GAJI?

Oleh Nidia Zuraya Bantuan tunai berupa subsidi gaji ini diberikan untuk meningkatkan daya beli
masyarakat, khususnya kalangan pekerja yang selama ini belum terjangkau paket bantuan untuk
mengatasi dampak pandemi virus corona. Diharapkan, bantuan ini meningkatkan konsumsi dan
mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV 2020.

Subsidi gaji bagi pekerja ini bakal diberikan selama empat bulan mulai September mendatang.
Setidaknya ada empat syarat yang harus dipenuhi pekerja untuk bisa mendapatkan subsidi gaji
ini.

Subsidi gaji ini ditujukan untuk para pekerja formal yang memiliki gaji atau penghasil di bawah
Rp 5 juta per bulan, bukan merupakan PPNS atau pun pekerja BUMN. Selain itu mereka harus
masih terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran BPJS
Ketenagakerjaan (tidak ada tunggakan, red).

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja formal dengan gaji kurang dari Rp 5
juta per bulan sebanyak 13,8 juta orang. Kelompok ini juga di luar pegawai BUMN dan PNS.
Sebelum rencana pemberian subsidi gaji ini disampaikan ke publik, pemerintah telah memberikan
insentif bagi para pekerja formal yang berkerja di industri manufaktur. Insentif tersebut berupa
pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk karyawan selama enam bulan.

262