Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan
pembayaran lain terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Orang
Pribadi dalam negeri. Insentif PPh Pasal 21 ini bisa dimanfaatkan hingga Desember 2020.

Bagaimana dengan pekerja informal yang jumlahnya di Indonesia lebih banyak dibandingkan
pekerja formal? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2018, jumlah pekerja informal
mencapai 70,49 juta orang sementara pekerja formal sebanyak 53,52 juta orang. Pada tahun
2019, jumlah pekerja informal tidak mengalami penambahan, sedangkan jumlah pekerja formal
bertambah menjadi 56,02 juta orang.

Dibandingkan pekerja formal, penghasilan yang diperoleh para pekerja informal ini penuh
ketidakpastian. Mayoritas para pekerja informal ini tidak memiliki penghasilan tetap. Kalaupun
memiliki penghasilan tetap, mereka tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Di masa pandemi Covid-19, baik pekerja formal maupun informal sama-sama terdampak daya
belinya. Namun, sebagai pekerja dengan penghasilan tetap tentunya penurunan daya beli dari
para pekerja formal ini tidak seanjlok daya beli pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan
tetap.

Dalam kondisi seperti saat ini bukankah mereka yang masuk kategori pekerja informal juga
berhak mendapatkan subsidi gaji seperti pekerja formal? Mengenai bantuan subsidi gaji,
pemerintah menegaskan program ini bukan untuk mengistimewakan kelompok pekerja formal.
Karena sebelumnya Pemerintah sudah menyalurkan bantuan penanganan dampak pandemi
untuk kelompok masyarakat lain, yakni bansos untuk warga miskin, Program Keluarga Harapan
serta berbagai insentif perpajakan dan stimulus lainnya.

Lantas, apakah para pekerja informal ini masuk kelompok penerima bansos untuk warga miskin
atau Program Keluarga Harapan? Beberapa fakta yang saya temui di lapangan, para pekerja
informal ini tidak termasuk dalam kelompok penerima bansos untuk warga miskin ataupun
tercatat dalam Program Keluarga Harapan.

Sementara pemberian subsidi gaji untuk pekerja formal ini saya meragukan program ini bisa
mendongkrak daya beli masyarakat yang pada akhirnya bisa mengerek angka pertumbuhan
ekonomi nasional seperti harapan pemerintah. Karena mereka yang bakal menerima susbidi gaji
ini adalah kelas menengah yang cenderung sedang menekan konsumsi di masa krisis pandemi.

Jika menerima subsidi gaji sebesar Rp 2,4 juta, mereka akan lebih memilih menyimpan uang
subsidi tersebut sebagai dana cadangan untuk berjaga-jaga di masa ekonomi tak menentu
seperti saat ini. Kalaupun uang subsidi tersebut mereka belanjakan bukan untuk kebutuhan
makan sehari-hari, melainkan untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan liburan.

.

263