Page 356 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 356

Bantuan yang dimaksud, mulai dari bansos tunai, BLT desa, subsidi, dan  penggratisan listrik
              untuk  golongan  tertentu  hingga  stimulus  ekonomi  untuk  usaha  kecil  yang  diberikan  melalui
              perbankan.

              Kemudian,  pemerintah  juga  menyiapkan  bansos  produktif  untuk  13  juta  pelaku  usaha  kecil,
              mikro, dan menengah (UMKM). Nantinya masing-masing akan mendapat bantuan Rp 2,4 juta.

              Presiden    Jokowi    menjelaskan,  sejumlah  bantuan  diberikan  guna  mendorong  daya  beli
              masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

              Selain itu, dia berharap bantuan tersebut menggenjot perekonomian Indonesia yang terkontraksi
              atau minus 5,32 persen pada kuartal II-2020.

              "Kita harapkan pertumbuhan ekonomi secara nasional ini akan tumbuh lebih baik dari kuartal
              yang kemarin," ucap dia.
              Syarat Yang Harus Dipenuhi  Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
              (Kemenaker) akan memberikan subsidi kepada karyawan swasta mulai September 2020.

              Hanya  saja,  yang  menerima  bantuan  itu,  adalah  karyawan  yang  telah  terdaftar  di    BPJS
              Ketenagakerjaan  (BP Jamsostek).

              Syarat  ketentuan  penerima  subsidi,  adalah  karyawan  swasta  peserta   BPJS  Ketenagakerjaan
              yang masih aktif, dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan, berdasarkan data upah yang
              dilaporkan dan tercatat pada  BPJS Ketenagakerjaan  .

              Direktur  Utama  BP  Jamsostek,  Agus  Susanto  menjelaskan,  pemerintah  saat  ini  sedang
              melakukan  finalisasi  skema,  mekanisme  dan  kriteria  penerima  program    subsidi  gaji    atau
              Bantuan Subsidi Upah dengan menggunakan data awal dari  BPJS Ketenagakerjaan  dan lembaga
              negara  lainnya  sebagai  dasarnya  (bantuan  Rp  600.000  untuk  karyawan  swasta/BPJS
              Ketenagakerjaan 600 ribu).

              "Data yang disampaikan BP Jamsostek kepada pemerintah merupakan data peserta aktif kategori
              Penerima Upah atau Pekerja Formal dengan upah dibawah Rp 5 juta, berdasarkan upah pekerja
              yang dilaporkan dan tercatat di BP Jamsostek," jelas Agus.

              "Tidak termasuk di dalamnya peserta yang terdaftar di induk perusahaan BUMN, lembaga negara
              dan  instansi  pemerintah,  terkecuali  non-ASN,"  tambah  dia,Berikut  syarat  lengkap  karyawan
              swasta  penerima  program    subsidi  gaji    BPJS  Ketenagakerjaan    (bantuan  600  ribu  dari
              pemerintah):    Deputi  Direktur  Bidang  Hubungan  Masyarakat  dan  Antar  Lembaga    BPJS
              Ketenagakerjaan  , Irvansyah Utoh Banja, menjelaskan kriteria penerima program  subsidi gaji
              BPJS Ketenagakerjaan  atau Bantuan Subsidi Upah adalah peserta aktif (BLT untuk gaji di bawah
              5 juta).
              Dengan kata lain, bantuan Rp 600.000 untuk karyawan swasta hanya berlaku untuk mereka
              yang iuran kepesertaannya masih dibayarkan perusahaan. Sementara untuk karyawan swasta
              korban PHK, perusahaan sudah tak lagi membayarkan iuran ke  BPJS Ketenagakerjaan  .

              "Kalau sudah nonaktif peserta pada 30 Juni tentunya tidak bisa terima Bantuan Subsidi Upah
              ini," terang Utoh dikonfirmasi.

              Saat ini, tambah Agus, BP Jamsostek juga sedang dalam proses mengumpulkan nomor rekening
              peserta yang memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia.

              Pemerintah juga akan melakukan validasi ulang terkait data bantuan Rp 600.000 untuk karyawan
              swasta yang disampaikan oleh BP Jamsostek, untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Hal


                                                           355
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361