Page 361 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 361
Ia berupaya mempercepat proses kolektif data para pekerja yang memenuhi persyaratan untuk
mendapatkan subsidi gaji. Sebab, batas akhir penerimaan data dari perusahaan hingga Kamis
(13/8).
Selanjutnya, pelaporan data pekerja yang memenuhi syarat memperoleh subsidi gaji ke
BPJAMSOSTEK Pusat dilakukan pada Jumat (14/8), untuk kemudian diverifikasi kembali.
Penerimaan data pekerja, kata Adventus, dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui
aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) secara daring (online). Selain itu,
menggunakan formulir elektronik berupa microsoft excel yang kemudian dikirim lewat e-mail.
Persyaratan yang harus dikirim oleh perusahaan adalah data pekerja warga negara Indonesia
dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK), terdaftar aktif sebagai peserta
BPJAMSOSTEK, upah yang diterima pekerja di bawah Rp5 juta per bulan, nomor telepon
genggam, serta nomor rekening bank yang masih aktif milik pekerja.
"Jika ada kesalahan data, terutama nomor rekening, maka pekerja berpotensi tidak memperoleh
subsidi gaji. Untuk itu, kami meminta kepada pimpinan perusahaan atau kepala sumber daya
manusia (HRD) perusahaan agar mengirim data yang valid, khususnya data nomor rekening,"
ujarnya.
BPJamsostek NTB, kata Adventus, juga sudah berkoordinasi dengan empat bank yang ditunjuk
pemerintah sebagai penyalur subsidi gaji pekerja, yakni Bank NTB Syariah, Bank Mandiri Syariah,
Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI).
"Empat bank milik pemerintah tersebut diminta untuk membantu pekerja dalam hal pembuatan
buku rekening tabungan," ucapnya pula.
Seperti diberitakan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan sosial sebesar Rp600 ribu
selama empat bulan kepada para pekerja yang mendapatkan gaji di bawah Rp5 juta. Subsidi
gaji tersebut rencananya akan diberikan per dua bulan mulai September 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan jumlah penerima bantuan sosial tersebut
akan mencapai 13,8 juta pekerja di seluruh Indonesia dengan nilai anggaran yang disiapkan
sebesar Rp31 triliun.
Kriteria penerima adalah pekerja formal dengan gaji di bawah Rp5 juta, bukan pegawai negeri
sipil atau bukan pegawai BUMN, terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150
ribu per bulan. Selain itu, pekerja swasta yang gajinya berkurang karena dampak pandemi, dan
pekerja dengan status kepegawaian dirumahkan oleh perusahaan karena penyebaran COVID-
19.*.
360
