Page 549 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Demikian dikemukakan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat memberikan
keterangan pada Konferensi Pers Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah di Istana
Merdeka, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Dijelaskan, bantuan tersebut merupakan program stimulus yang dikordinasikan dan dibahas
bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker,
Kemenkeu, serta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.

Pekerja/buruh yang mendapat bantuan, kata Menaker, harus memenuhi seluruh persyaratan.
Yakni WNI yang dibuktikan dengan NIK; cvvt terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga
kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;
dan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di
bawah Rp5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Persyaratan lainnya, ialah pekerja/ buruh penerima upah; pekerja/ buruh yang bekerja pada
pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali non ASN; memiliki rekening bank yang aktif; tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program kartu prakerja; dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020," tambahnya.

Nantinya, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah
melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600
ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta,"
terangnya.

Data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai kriteria dan persyaratan
yang ditentukan. Menurut Menaker, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan
sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran.

Karena saat ini data tersebut dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntable dan valid.
Lebih lanjut dikatakannya, data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan
dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga, hanya peserta
yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan.

Dia menerangkan, akurasi validasi data pekerja/buruh sangat penting karena ketepatan sasaran
program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Ekspektasi publik dinilainya sangat luar biasa, sehingga program subsidi ini harus benar-benar
diterima oleh pekerja/ buruh yang memenuhi persyaratan.

Dia juga mengemukakan, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian/Lembaga, disepakati
untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini. Maka, jumlah calon
penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496 orang.

"Dengan demikian, maka anggaran bantuan pemerintah subsidi upah ini mengalami peningkatan
menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun," ucapnya.

Pengawasan pelaksanaan bantuan supaya tepat sasaran, pemerintah mendapatkan
pendampingan dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK dan BPKP.

Di bagian lain, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, menyatakan, pihaknya
menyambut baik program bantuan subsidi upah yang dilakukan pemerintah. Agus menganggap,

548